Berita

Yasonna Laoly/Net

Politik

Menkumham: Tidak Ada Cekal, Rizieq Shihab Kalau Mau Pulang Ya Pulang Saja

SELASA, 25 FEBRUARI 2020 | 16:10 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Pemerintah Indonesia tidak pernah mencekal Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Muhammad Rizieq Shihab yang ingin pulang ke tanah air.

Penegasan itu disampaikan langsung Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly saat menjawab pertanyaan anggota Komisi III DPR dari Fraksi Gerindra, Muhammad Syafii saat rapat kerja dengan Komisi III DPR di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (25/2).

"Soal Habib Rizieq, kalau beliau mau masuk ya masuk aja, enggak ada daftar cekal, daftar tangkal di kita, kalau mau masuk, masuk. Pemerintah sama sekali tidak membuat penangkalan, di imigrasi tidak ada data penangkalan sama sekali," jawab menteri asal PDIP itu.


Syafii atau yang akrab disapa Romo bertanya ke Yasonna Laoly perihal Rizieq dicekal oleh Pemerintah Arab Saudi, meskipun pemerintah Indonesia mengklaim tidak ada pencekalan terhadap penggagas Aksi 212 itu.

"Kedubes RI, Habib Rizieq itu nggak bisa pulang karena dicekal oleh pemerintah Arab Saudi, ternyata pemerintah Arab Saudi nggak bantah, cuma dia tambah atas permintaan Pemerintah RI," tuturnya.

Atas alasan itu, Romo meminta agar pemerinta memberi penjelasan detail tentang nasib Rizieq Shihab tersebut.

“Kita hanya ingin minta kejelasan apa yang menyebabkan Habib Rizieq tidak bisa kembali ke Indonesia? Apa yang harus dilakukan oleh pemerintah Indonesia? Dia adalah salah satu WNI. Itu pertanyaan saya," sambungnya.

Yasonna memastikan bahwa pihak Imigrasi tidak mencatat ada daftar cekal dan tangkal atas nama pentolan FPI itu jika ingin pulang ke tanah air. Bahkan, menurutnya, Pemerintah Arab Saudi juga tidak melakukan pencekalan terhadap Habib Rizieq.

"Sudah berkali-kali imigrasi menyampaikan statement itu. Tidak ada cekal dari sana. Kami belum melihat ada surat mengatakan bahwa dia dicekal Pemerintah Arab Saudi atas permintaan Indonesia, kami belum melihat itu," jawab Yasonna Laoly.

Populer

Jaksa Belum Yakin Hasil Forensik Ijazah Jokowi

Rabu, 06 Mei 2026 | 18:31

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Sikap Dudung Pasang Badan Bela Seskab Teddy Berlebihan

Rabu, 06 Mei 2026 | 03:39

Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terseret di Dakwaan Bos Blueray Cargo

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:16

Sikap Adem Ayem Seskab Teddy Mencurigakan

Selasa, 05 Mei 2026 | 02:06

KPK Dalami Peran Haji Her dan Suryo di Skandal Cukai Rokok

Jumat, 01 Mei 2026 | 20:51

Omongan Amien Rais Dibenarkan Publik selama Tak Dibantah Teddy

Kamis, 07 Mei 2026 | 02:15

UPDATE

Bali Disiapkan Jadi “Dubai Baru”, Duit Asing Bebas Pajak

Jumat, 08 Mei 2026 | 20:07

DPR Minta Pemerintah Cepat Terbitkan Aturan Turunan UU PPRT

Jumat, 08 Mei 2026 | 20:01

Dugaan Korupsi Dana APBD untuk Unsultra Dilaporkan ke KPK

Jumat, 08 Mei 2026 | 19:57

DPR: Kode Etik Media Arus Utama Lebih Jelas Dibanding New Media

Jumat, 08 Mei 2026 | 19:38

Tarumajaya Raih Paritrana Award Bukti Desa Berpihak kepada Rakyat

Jumat, 08 Mei 2026 | 19:26

Polisi Sudah Periksa 39 Saksi Terkait Kecelakaan Kereta di Bekasi Timur

Jumat, 08 Mei 2026 | 19:15

Ekonomi Tumbuh (Tidak) Disyukuri

Jumat, 08 Mei 2026 | 19:11

Ombudsman RI Bentuk Majelis Etik untuk Tegakkan Integritas dan Profesionalisme

Jumat, 08 Mei 2026 | 19:10

Sejarah Erupsi Gunung Dukono Masa ke Masa

Jumat, 08 Mei 2026 | 19:06

PLN Bedah Mitigasi Risiko Pidana dalam Penerapan KUHP dan KUHAP Baru

Jumat, 08 Mei 2026 | 18:42

Selengkapnya