Berita

Agus Harimurti Yudhoyono (AHY)/Net

Politik

Kalau Mau Nyapres 2024, AHY Harus Jadi Ketua Umum Partai Demokrat Dulu

SELASA, 25 FEBRUARI 2020 | 14:15 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Politisi utama Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mesti pandai-pandai meraih simpati publik untuk menaikan elektabilitas jika ingin maju pada Pilpres 2024.

Karena itu, putra sulung mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono SBY tersebut mesti menjadi ketua umum Partai Demokrat periode 2020-2025 menggantikan sang ayah.

Dengan menjabat ketum partai, AHY diharapkan bisa meningkatkan kualitas dan popularitas di tengah masyarakat.


Demikian pandangan yang disampaikan Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Ujang Komarudin saat berbincang dengan Kantor Berita Politik, Selasa (25/2).

"Nasib AHY tergantung pada AHY dan Partai Demokrat. Tergantung apakah AHY bisa memoles diri sendiri dan partainya untuk meraih popularitas dan elektabilitas hingga 2024 nanti," kata Ujang Komarudin.

Pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia ini menilai, AHY merupakan kandidat kuat jika maju pada perhelatan lima tahunan nanti.

Karenanya, Demokrat mesti bisa mengoptimalkan potensi AHY untuk meraih simpati publik. Salah satunya dengan menjadikan AHY sebagai ketum Demokrat pada Kongres Demokrat Mei 2020.

"AHY masih punya peluang. Yang terpenting itu, bagaimana Demokrat bisa memunculkan AHY sebagai capres atau cawapres yang tinggi secara popularitas dan elektabilitas ke depan," demikian Ujang Komarudin.

Populer

Jaksa Belum Yakin Hasil Forensik Ijazah Jokowi

Rabu, 06 Mei 2026 | 18:31

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Sikap Dudung Pasang Badan Bela Seskab Teddy Berlebihan

Rabu, 06 Mei 2026 | 03:39

Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terseret di Dakwaan Bos Blueray Cargo

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:16

Sikap Adem Ayem Seskab Teddy Mencurigakan

Selasa, 05 Mei 2026 | 02:06

KPK Dalami Peran Haji Her dan Suryo di Skandal Cukai Rokok

Jumat, 01 Mei 2026 | 20:51

Omongan Amien Rais Dibenarkan Publik selama Tak Dibantah Teddy

Kamis, 07 Mei 2026 | 02:15

UPDATE

Bali Disiapkan Jadi “Dubai Baru”, Duit Asing Bebas Pajak

Jumat, 08 Mei 2026 | 20:07

DPR Minta Pemerintah Cepat Terbitkan Aturan Turunan UU PPRT

Jumat, 08 Mei 2026 | 20:01

Dugaan Korupsi Dana APBD untuk Unsultra Dilaporkan ke KPK

Jumat, 08 Mei 2026 | 19:57

DPR: Kode Etik Media Arus Utama Lebih Jelas Dibanding New Media

Jumat, 08 Mei 2026 | 19:38

Tarumajaya Raih Paritrana Award Bukti Desa Berpihak kepada Rakyat

Jumat, 08 Mei 2026 | 19:26

Polisi Sudah Periksa 39 Saksi Terkait Kecelakaan Kereta di Bekasi Timur

Jumat, 08 Mei 2026 | 19:15

Ekonomi Tumbuh (Tidak) Disyukuri

Jumat, 08 Mei 2026 | 19:11

Ombudsman RI Bentuk Majelis Etik untuk Tegakkan Integritas dan Profesionalisme

Jumat, 08 Mei 2026 | 19:10

Sejarah Erupsi Gunung Dukono Masa ke Masa

Jumat, 08 Mei 2026 | 19:06

PLN Bedah Mitigasi Risiko Pidana dalam Penerapan KUHP dan KUHAP Baru

Jumat, 08 Mei 2026 | 18:42

Selengkapnya