Berita

Dewan Riset Daerah memberikan usulan bagi Jakarta saat tak lagi menjadi ibukota/RMOL

Politik

Begini Usulan Dewan Riset Daerah Saat Jakarta Tak Lagi Menjadi Ibukota

SELASA, 25 FEBRUARI 2020 | 09:57 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Pemindahan ibukota ke Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara yang prosesnya segera dimulai akan berdampak terhadap status Jakarta. Nantinya, Jakarta tak lagi menyandang status ibukota.

Sejumlah usulan pun mulai bermunculan, soal status Jakarta di masa yang akan datang. Salah satunya dari Dewan Riset Daerah (DRD) DKI Jakarta yang telah melakukan riset terkait masa depan Jakarta usai tak lagi menyandang status Ibukota Negara.

Berdasarkan riset, DRD DKI akhirnya mengusulkan agar Jakarta menjadi Daerah Khusus Bisnis dan Riset Internasional. Hal tersebut disampaikan Sekretaris Komisi I DRD DKI, Eman Sulaeman saat dijumpai di Komisi B DPRD DKI, Senin (24/2).


"Sekarang Jakarta sebagai ibukota negara, tapi otomatis status ibukota negara dicabut dan di UU ibukota menjadi Kalimantan Timur. Nah di situ juga dibuat UU untuk Jakarta. Saran kami, Jakarta menjadi Daerah Khusus Bisnis dan Riset Internasional," terang Eman.

Menurut Eman, hal tersebut perlu disiapkan dalam rangka menghadapi potensi minusnya pendapatan daerah usai Jakarta tidak lagi berstatus sebagai Ibukota Negara.

"Mengingat status ibukota memang menguntungkan Jakarta. Pembangunan jadi lebih cepat, tamu negara banyak menggunakan penginapan di Jakarta, belum lagi seminar internasional. Dengan pindahnya ibukota, maka ada pengurangan pendapatan," jelasnya.

Kualitas infrastruktur Jakarta yang lebih maju dibandingkan daerah-daerah lain di Indonesia, juga keberadaan Jakarta sebagai ibukota negara-negara di ASEAN turut menjadi bahan pertimbangan DRD DKI untuk mengusulkan hal tersebut.

"Jadi jangan degradasi, (Jakarta) harus jadi kota internasional bahkan bisa lebih maju," imbuhnya.

Eman menambahkan untuk memaksimalkan hal tersebut, Pemprov DKI perlu mempersiapkan tenaga kerja dengan serius guna memenuhi lapangan kerja yang ada nantinya.

"Sekarang Pemprov harus mempersiapkan tenaga kerjanya. Khususnya lulusan SMK yang katanya tidak banyak terserap kerja, harus diberikan pelatihan supaya mendukung Jakarta menjadi daerah khusus bisnis dan riset internasional," demikian Eman. 16Mun

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

Serentak di Tiga Lokasi, KPK Periksa Pegawai Kemenag dan Bos Travel

Jumat, 17 April 2026 | 14:16

Waspadai Phishing dan Malware, BNI Tekankan Keamanan BNIdirect

Jumat, 17 April 2026 | 14:15

Bitcoin Stabil di Level 74.900 Dolar AS

Jumat, 17 April 2026 | 14:11

Ekonomi Jatim Tumbuh 5,33 Persen di 2025, Didongkrak Sektor Manufaktur

Jumat, 17 April 2026 | 14:05

KPK Periksa Direktur Kepatuhan Bank Papua dalam Kasus Korupsi Dana Operasional Papua

Jumat, 17 April 2026 | 14:01

Rekrutmen Manajer Kopdes Tak Boleh Ada Titipan

Jumat, 17 April 2026 | 13:50

Kasus Chat Cabul Mahasiswa Merebak di IPB, DPR Minta Kampus Bertindak Tegas

Jumat, 17 April 2026 | 13:41

Penahanan Harga BBM Non-Subsidi Dikhawatirkan Ganggu Kesehatan Fiskal

Jumat, 17 April 2026 | 13:39

PPIH Ujung Tombak Keberhasilan Penyelenggaraan Haji

Jumat, 17 April 2026 | 13:31

KPK Temukan Dapur MBG Tak Layak, Kasus Keracunan Jadi Alarm Serius

Jumat, 17 April 2026 | 13:22

Selengkapnya