Isu Reshuffle Kabinet, PAN: Beri Presiden Jokowi Waktu Untuk Evaluasi Kerja Kabinet

Presiden Joko Widodo diisukan bakal mencopot sejumlah menteri yang tidak kompeten dalam 100 hari kerja pertama di kabinet kerja.

Anggota Fraksi Partai Amanat Nasional Saleh Partaonan Daulay, menyampaikan Presiden Joko Widodo memiliki hak prerogatif untuk mengangkat, mengevaluasi dan memberhentikan anggota kabinetnya.

“Karena itu adalah hak prerogatif presiden, ya kita berikan kesempatan kepada presiden untuk mengevaluasi sendiri apa yang menjadi tugas-tugas dari menterinya," ujar Saleh di Hotel Crowne Plaza, Semanggi, Jakarta Pusat, Senin (24/2).

"Apakah menteri-menteri itu sudah melaksanakan instruksi dia atau, arahan, atau program kerjanya atau tidak,” katanya menambahkan.

Menurutnya, jika seorang menteri dinilai kurang berhasil dalam melakukan kerjanya di pemerintahan. Maka, seharusnya pergantian orang tersebut bukan masalah bagi Jokowi.

Namun, Saleh meminta agar masyarakat tidak memberikan dorongan kepada presiden untuk dapat mencopot menteri-menterinya.

“Tapi saya kira publik juga jangan terlalu intervensi presiden bahwa mendesak presiden untuk melakukan reshuffle, itu jangan. Berikan kepercayaan kepada presiden, kan rakyat milih dia," pungkasnya.