Berita

Menolak omnibus law RUU Ciptaker/Net

Politik

Aturan Tenaga Kerja Jangan Diotak-atik, Cukup Benahi Saja Kebocoran Uang Negara

MINGGU, 23 FEBRUARI 2020 | 10:57 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Omnibus law RUU Cipta Kerja (Ciptaker) terus memicu penolakan dari berbagai kalangan. Kali ini, Forum Buruh Kawasan (FBK) Pulogadung ikut memberikan suara penolakan terhadap RUU yang diyakini akan menyengsarakan buruh dalam negeri ini.

Dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi pada Minggu (23/2), Koordinator FBK Pulogadung, Hilman Firmandyah menuntut pemerintah dan DPR RI untuk membatalkan RUU Ciptaker.

Ada sembilan alasan kuat untuk menolak RUU ini dalam keterangan tersebut. Di antaranya RUU ini akan menghilangkan upah minimum, menghilangkan pesangon, membuat outsourcing bebas diterapkan, dan kerja kontrak tanpa batasan waktu.


Selain itu waktu kerja akan eksploitatif, tenaga kerja asing (TKA) buruh kasar berpotensi bebas masuk ke Indonesia, mudahnya PHK, jaminan sosial terancam hilang, hingga hilangnya sanksi pidana bagi pengusaha nakal.

Hal tersebut dapat dilihat dari sembilan aturan yang menjadi substansi RUU Ciptaker, yakni penyederhanaan perizinan berusaha; persyaratan investasi; ketenagakerjaan; kemudahan dan perlindungan UMKM; kemudahan berusaha, riset dan inovasi; administrasi pemerintahan; pengenaan sanksi (menghapus pidana); pengadaan lahan; serta kemudahan proyek pemerintah dan kawasan ekonomi.

Menurut Hilman, jika pemerintah ingin meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dapat dilakukan tanpa membuat RUU Ciptaker. Sebab pada dasarnya, peningkatan sektor industri itu tidak selalu sebanding dengan penyerapan tenaga kerja.

"Buktinya, jika melihat tren data yang ditunjukkan BKPM, yang mana nilai investasi kita lebih tinggi dari tahun-tahun sebelumnya, penyerapan tenaga kerja kita hanya 0,8 juta tenaga kerja saja. Padahal di tahun-tahun sebelumnya selalu mencapai angka satu juta," kata Hilman.

Selain itu, jika pemerintah ingin mengejar investasi, maka sesungguhnya pertumbuhan investasi di Indonesia sudah tinggi. Bahkan lebih tinggi dibandingkan Malaysia, Afrika Selatan, dan juga Brasil. Di Asia, Indonesia juga jadi negara yang paling diminati investor setelah China dan India.

"Yang harus diterapkan pemerintah sekarang bukan mengotak-atik aturan tenaga kerja, tapi membenahi regulasi dan melakukan pengelolaan keuangan negara dengan cara yang lebih ketat serta mencegah kebocoran anggaran dan penegakan hukum terhadap korupsi keuangan negara," tegasnya.

Sebagai bentuk penolakan, Hilman mengatakan, FBK akan melakukan aksi bersama dengan elemen lainnya. Pihaknya juga akan mensosialisasikan kepada masyarakat terkait terhadap dampak RUU Ciptaker yang merugikan, serta menuntut pemerintah dan DPR RI untuk tidak mengesahkan omnibus law RUU Cipta Kerja.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Desak Tito Mundur, Faizal Assegaf: Dia Lingkar Inti Jokowi

Minggu, 08 November 2026 | 19:45

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Kasus Ijazah Jokowi Mirip Pembunuhan Brigadir Yosua

Minggu, 08 November 2026 | 02:04

UPDATE

Negara Bukan Penguasa Rakyat, Menguji Kontrak Sosial melalui Pemenuhan HAM

Kamis, 19 November 2026 | 00:36

Pembatalan Hak Menyatakan Pendapat DPR Tidak Wajar

Kamis, 19 November 2026 | 00:25

Sultan Andara Dikeroyok Netizen, dari IPO, Gurita Bisnis, sampai Uang APBN

Kamis, 19 November 2026 | 00:02

Wapres Pengganti Gibran Baiknya Nonparpol

Rabu, 18 November 2026 | 23:39

Semangat Ewako sebagai Commander Wish Kapolda Sulsel Perkuat Polisi Humanis

Rabu, 18 November 2026 | 23:31

Mega Summit 2026 Soroti Pertumbuhan Ekonomi Digital dan Lonjakan Transaksi Affiliate

Rabu, 18 November 2026 | 23:17

ATI Dorong Kebiasaan Konsumsi Sirkular di Lingkungan Kerja

Rabu, 18 November 2026 | 23:13

15 Tersangka Teroris Diringkus, Tersebar di 6 Provinsi

Rabu, 18 November 2026 | 23:03

Nathasya, Ilmuwan Muda Indonesia Peraih Shafi Prize 2026

Rabu, 18 November 2026 | 22:47

PKS Dukung Pemprov Banten Tolak Pemindahan Badak Jawa

Rabu, 18 November 2026 | 22:35

Selengkapnya