AWALNYA berita mengejutkan bongkar-bongkar sejarah soal sakit perut ibu Menkeu ketika harus memegang janji kampanye Presiden Jokowi yang menurutnya sulit untuk direalisasikan.
Rupanya pak Jokowi pun tak peduli soal realisasi karena yang penting adalah janji. Lupa bahwa janji adalah hutang yang dibawa sampai mati. "Pak ini gimana caranya?" Tanya Sri pada Jokowi "Udah dipikirin nanti saja, pokoknya kampanye dulu" begitu jawabannya, ujar Sri.
Selama perjalanan menjadi Menteri memang rupanya program kerja Sri Mulayani terpaksa membuatnya "mules-mules" terus. Soal ambrol keuangan Jiwasraya, Garuda, Asabri, Taspen, BPJS dan lainnya.
Utang LN sampai akhir 2019 mencapai angka Rp 5.500 triliun. Utang pun hingga kini masih terus digali. Selorohan warung kopi katanya jika menjadi Menkeu kerjaannya cuma cari utang, siapun bisa. Tak perlu berpredikat Menteri Keuangan terbaik.
Menggenjot pajak dan bea serta kenaikan tarif adalah solusi terpayah. Ribuan barang impor termasuk barang konsumsi dinaikan pajak PPh-nya, Iuran BPJS sudah naik 100 persen, cukai hasil tembakau (CHT) naik hingga 35 persen mulai Januari 2020.
Demikian juga cukai plastik baik kemasan makanan maupun kantong keresek dikenakan 30 ribu per kg. Cukai minuman berpemanis dalam kemasan juga naik. Efeknya harga minuman teh hingga soda akan melambung.
Mengenai alasan kenaikan tarif dan pajak serta pengenaan cukai menurut Menkeu adalah untuk mengendalikan defisit neraca transaksi berjalan. Ada pula alasan untuk membangkitkan produk lokal, mengurangi polusi, biaya penanganan sampah plastik dan macam macam lagi.
Mungkin cukai minuman berpemanis dimaksudkan agar berkurang orang yang berpenyakit kencing manis.
Terakhir Menkeu mengajukan ke DPR untuk cukai emisi CO2. Cukai emisi dilaksanakan saat keluar dari pabrik (pabrik lokal) atau pelabuhan (impor). Pembayaran dilakukan berkala atau setiap bulan. "Tarif cukai itu advolarum atau spesifik berdasarkan CO2 yang dihasilkan kendaraan" demikian bu Menteri menyampaikan.
Potensi penerimaan negara Rp 15,7 triliun. Ketua Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) Yohanes Nangoi mengaku bingung dengan kebijakan "cukai knalpot" tersebut.
Ironi soal pajak adalah justru Menkeu menurunkan pajak PPnBM barang mewah termasuk Moge. Rumah mewah, apartemen atau kondominium harga di atas 30 M PPh turun menjadi 1 persen.
Pesawat atau helikopter pribadi, kapal pesiar, yacht dan sejenisnya pajak diturunkan. Kendaraan mewah sedan, SUV, MVP, minibus dengan harga jual Rp 2 miliar turun pajaknya menjadi 5 persen. Begitu juga dengan sepeda motor di atas harga 300 juta.
Kebijakan Menkeu Sri Mulyani demi "defisit neraca transaksi berjalan" yang memberatkan rakyat dan menyenangkan orang kaya ini sudah seperti panik. Menandai perjalanan menuju krisis ekonomi.
Apapun alasannya Sri Mulyani sudah dapat dikategorikan sebagai menteri yang gagal. Bukan saja dirinya yang sakit perut tetapi membuat rakyat banyak juga menjadi ikut ikutan sakit perut.
Kini netizen kepada bu Menkeu membuat tagar #RezimGilaCukai bukan mustahil besok akan ada tagar #RezimSakitPerut.
Yang jelas rezim belum mampu memberi prestasi yang menyenangkan rakyat. Rasanya kebijakan kebijakan yang diambil selalu membuat rakyat berat.
Masih mampukah mereka mengemban amanat?
M. Rizal FadillahPemerhati politik.
