Ilustrasi tambang ilegal/Net
Presiden Joko Widodo diminta untuk segera menghentikan aktivitas tambang pasir dan batu ilegal yang diduga sudah berlangsung sejak tahun 2016 di Dusun Jurang Pelen 1 dan Jurang Pelen 2, Desa Bulusari, Kecamatan Gempol, Pasuruan, Jawa Timur.
Tak hanya presiden, Mabes TNI juga diminta turun tangan karena kuat dugaan ada oknum TNI yang membekingi tambang tersebut.
"Kami minta Mabes TNI usut tuntas keterlibatan oknum TNI tang membackup penambangan ilegal itu," tegas kuasa hukum warga Gempol dari LBH Ansor Jatim, Otman Ralibi dalam keterangannya, Jumat (21/2).
Berdasarkan hasil investigasi pihaknya, ditemukan sejumlah fakta adanya aktivitas penambangan liar yang tidak berizin berupa galian tambang pasir dan batu atau sirtu.
"Kita laporkan ke Presiden Joko Widodo dan meminta untuk diusut tuntas," jelas Otman.
Presiden Jokowi juga diminta perintahkan instansi terkait seperti, Kementerian ESDM, Kementerian Lingkungan Hidup, Gubernur, Bupati dan Kepolisian untuk mengusut tuntas dugaan pelanggaran, baik administratif maupun pidana atas penambangan ilegal tersebut.
"Mewajibkan pihak korporasi penambangan ilegal untuk memberi kompensasi pada warga secara menyeluruh akibat kerusakan lingkungan," tandasnya.
Adapun laporan soal tambang ilegal tersebut disampaikan ke Presiden Joko Widodo pada Senin (10/2). Mereka mendesak tambang ilegal itu dihentikan agar kerusakan dan dampak yang diakibatkan tidak semakin meluas.
