Berita

Dradjad Wibowo/Net

Politik

Cukai Minuman Berpemanis, Dradjad Wibowo: Selama Untuk Kesehatan, Rencana Sri Mulyani Perlu Didukung

JUMAT, 21 FEBRUARI 2020 | 01:17 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Rencana Menteri Keuangan Sri Mulyani menaikkan harga cukai minuman berpemanis menuai polemik.

Sri Mulyani berdalih menaikkan cukai minuman berpemanis untuk mengurangi angka kematian akibat diabetes.

Pakar ekonomi, Dradjad Wibowo menyampaikan, Sri Mulyani adalah anggota Gugus Tugas Kebijakan Fiskal Bagi Kesehatan atau The Task Force On Fiscal Policy For Health dari Bloomberg Philanthropies (BP).


BP adalah yayasan sosialnya Michael R. Bloomberg, salah satu orang terkaya AS yang sekarang maju sebagai salah satu kandidat Capres dari Partai Demokrat dalam Pilpres 2020.

Selama Agustus 2016-November 2019, Bloomberg ditunjuk sebagai Duta Global WHO untuk penyakit tidak menular (PTM) dan cidera.

Kategori PTM diantaranya penyakit diabetes, kardiovaskular (jantung), kanker dan pernafasan kronis.

Dalam tugasnya sebagai duta global WHO ini, Bloomberg melalui BP membentuk Gugus Tugas. Dia menjadi Ketua bersama dengan Lawrence H. Summers yang pernah menjadi Menkeu AS dan Kepala Ekonomi Bank Dunia.

Pada April 2019 Gugus Tugas tersebut menerbitkan laporan “Health Taxes To Save Lives”.

Laporan ini mengklaim, 50 juta kematian dini dapat dicegah jika pajak, cukai atau pungutan terhadap rokok, alkohol dan minuman bergula (pemanis) dinaikkan sehingga harga mereka naik 50 persen selama 50 tahun ke depan.

Dalam penilaian Dradjad, rencana Sri Mulyani bisa jadi sebagai implementasi dari program Gugus Tugas BP tersebut.

“Menkeu Sri Mulyani sudah menaikkan cukai rokok. Sekarang dia juga akan menaikan cukai bagi pemanis / minuman bergula. Jadi jelas terlihat bahwa Menkeu melaksanakan kesimpulan dari laporan Gugus Tugas di atas,” ujar Dradjad kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (20/2).

Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini mendukung penuh pemerintah atas kebijakan tersebut selama mampu mengedepankan kesehatan masyarakat.

“Secara moral saya mendukung inisiatif bagi kesehatan masyarakat yang dilakukan Bloomberg. Apalagi studi S2 saya itu mengambil spesialisasi ekonomi kesehatan, di mana saya mengambil kasus pencegahan penyakit menular,” tandasnya.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

KPK Panggil PNS dan Karyawan Swasta di Kasus Gratifikasi Mantan Sekjen MPR

Rabu, 01 Juli 2026 | 14:21

Kapolda Riau: Penghargaan Nugraha Sakanti Prestasi Seluruh Personel

Rabu, 01 Juli 2026 | 14:20

Mahfud MD Ajak Masyarakat Tetap Cintai Polri Seburuk Apa Pun Kinerjanya

Rabu, 01 Juli 2026 | 14:16

KPK Panggil Sejumlah Pejabat Imigrasi di Kasus Pemerasan Silmy Karim

Rabu, 01 Juli 2026 | 14:10

KPK Masih Periksa Bupati Kuansing Suhardiman Amby

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:48

Audit Dugaan Penyimpangan Impor Sianida PPI, KPK dan BPKP Didesak Turun Tangan

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:39

Komisi I DPR Ungkap Alasan Draf RUU KKS Belum Dibuka ke Publik

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:35

Bos Maktour yang Juga Mertua Dito Ariotedjo Dipanggil KPK

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:21

Masih Penyesuaian Sistem, Pajak Olshop di Marketplace Berlaku Mulai 1 Agustus

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:16

Prabowo Layak Dicontoh Bagi Siapa Pun yang Ingin Jadi Presiden

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:01

Selengkapnya