Berita

Ekonom Dradjad Wibowo/Net

Politik

Diabetes Jadi Alasan Pungut Cukai, Ekonom: Bagaimana Kue Basah Dan Gudeg?

KAMIS, 20 FEBRUARI 2020 | 17:12 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Usulan cukai untuk minuman berpemanis yang bertujuan menekan jumlah penderita diabetes harus dibahas secara terbuka kepada masyarakat.

Menurut pakar ekonomi Dradjad Wibowo, setidaknya ada lima hal yang perlu dijelaskan Menteri Keuangan, Sri Mulyani sebelum usulan tersebut benar-benar menjadi kebijakan.

“Pertama, klaim studi tersebut apakah sudah teruji secara sahih? Saya belum menemukannya,” kata Dradjad kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (20/2).


Ia mempertanyakan langkah Sri Mulyani itu mengenai adanya bukti empiris yang tidak terbantahkan bahwa kenaikan cukai tersebut akan menurunkan penderita diabetes di Indonesia. “Saya juga belum menemukannya," ucapnya.

“Ketiga, berapa tambahan penerimaan negara yang realistis bisa diperoleh(dari cukai minuman berpemanis)?” tanya politisi PAN ini.

Menurutnya, memberlakuan cukai pemanis minuman akan berdampak kepada industri kecil dan menengah, termasuk industri gula dan minuman.

“Apa langkah untuk mengurangi dampak negatif tersebut?” tanyanya.

Hal lain yang tak kalah penting adalah kultur masyarakat Indonesia yang gemar mengonsumsi makanan dan minuman manis, terutama di wilayah Pulau Jawa.

“Teh manis, kopi gula, gudeg, kue basah manis dan sebagainya. Jangan-jangan risiko diabetes di sini lebih tinggi dari pada minuman pemanis?” katanya.

Oleh karenanya, pihaknya meminta Sri Mulyani melakukan kajian-kajian tersebut sebelum benar-benar menerapkan usulan cukai pemanis minuman.

“Saran saya, lakukan dulu studi empiris dan debat publik terbuka mengenai 5 isu di atas. Tidak perlu ngotot sekarang, daripada nanti dituduh hanya menjalankan 'agenda Bloomberg'," paparnya.

“Jangan lupa, di AS sendiri pajak atau cukai soda Bloomberg ini banyak ditentang, bahkan langsung dibatalkan seperti di Cook County dan Santa Fe,” tandasnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Jumat, 03 April 2026 | 19:59

UPDATE

Nasdem Ingatkan Ancaman El Nino dan Dampak Geopolitik ke Pangan Nasional

Selasa, 07 April 2026 | 14:17

Istana Kaji Wacana Potong Gaji Menteri, Belum ada Keputusan

Selasa, 07 April 2026 | 14:14

Pemerintah Genjot Biofuel untuk Redam Dampak Kenaikan Harga Pangan

Selasa, 07 April 2026 | 14:02

Benteng Etika Digital: Pemerintah Godok Dua Perpres untuk Jinakkan Risiko AI

Selasa, 07 April 2026 | 13:53

KPK Panggil Petinggi 5 Perusahaan Travel Haji

Selasa, 07 April 2026 | 13:34

Seruan Saiful Mujani Tak Digubris, Istana: Prabowo Fokus Agenda Strategis

Selasa, 07 April 2026 | 13:33

Monitoring Ketat Jadi Kunci WFH ASN Tetap Produktif

Selasa, 07 April 2026 | 13:21

Pemerintah Klaim Ketahanan Pangan Nasional Stabil hingga 11 Bulan ke Depan

Selasa, 07 April 2026 | 13:17

Jangan Adu Domba Rakyat dengan Pemerintah Soal BBM

Selasa, 07 April 2026 | 13:11

Kasus Suap Pemkab Bekasi: KPK Periksa Istri Ono Surono Sebagai Saksi

Selasa, 07 April 2026 | 13:08

Selengkapnya