Berita

Presiden Joko Widodo/Net

Politik

Megawati Tunda Solo, Bukti Jokowi Naik Kelas Dan Bukan Petugas Partai Lagi

KAMIS, 20 FEBRUARI 2020 | 16:11 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Pidato Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri pada saat pengumuman 49 pasangan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah untuk Pilkada 2020, jelas berhubungan dengan Pilkada Kota Solo dan Presiden Joko Widodo.

Dalam pidatonya, Rabu kemarin (19/2), Presiden kelima RI itu meminta agar kader partai tidak memaksakan anggota keluarga masuk dan bertarung di dunia politik, apalagi kalau tidak memiliki kemampuan.

Ketua Presidium Perhimpunan Masyarakat Madani (Prima), Sya'roni mengatakan, pidato Megawati tersebut jelas menyindir Jokowi. Sebagaimana diketahui, putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka mencalonkan diri sebagai walikota.


Namun, lanjut Sya'roni, dengan menunda pengumuman kandidat calon kepala daerah di Solo, menandakan Megawati tidak memiliki kekuatan penuh lagi di partai, terutama di kota berjuluk The Spirit of Java itu.

"Sekaligus ini membuktikan Jokowi sudah naik kelas, tidak petugas partai lagi," ujar Sya'roni kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (20/2).

Tarik-menarik di Pilkada Solo juga menandakan Jokowi semakin diperhitungkan di internal PDIP.

Ditambahkan Sya'roni, dengan belum mengumumkan cakada di Solo yang menjadi kandang partai banteng, Megawati sudah kalah satu set dari Jokowi.

"Kalau sampai Gibran yang dicalonkan, berarti Megawati kalah lagi," tutupnya.

PDIP menyatakan Solo merupakan daerah penting dan strategis yang dimiliki partai. Memiliki 30 kursi dari 45 kursi, PDIP bisa mengusung kanidat sendiri dan optimis dapat memenangkan pilkada.

Sebelum nama Gibran mencuat dan menguat, jauh hari PDIP Solo sudah memutuskan kandidat yang akan diusung, yaitu Achmad Purnomo dan Teguh Prakosa.

Purnomo adalah petahana wakil walikota, sementara Teguh menjabat ketua DPRD. Keduanya adalah kader PDIP.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

KPK Panggil PNS dan Karyawan Swasta di Kasus Gratifikasi Mantan Sekjen MPR

Rabu, 01 Juli 2026 | 14:21

Kapolda Riau: Penghargaan Nugraha Sakanti Prestasi Seluruh Personel

Rabu, 01 Juli 2026 | 14:20

Mahfud MD Ajak Masyarakat Tetap Cintai Polri Seburuk Apa Pun Kinerjanya

Rabu, 01 Juli 2026 | 14:16

KPK Panggil Sejumlah Pejabat Imigrasi di Kasus Pemerasan Silmy Karim

Rabu, 01 Juli 2026 | 14:10

KPK Masih Periksa Bupati Kuansing Suhardiman Amby

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:48

Audit Dugaan Penyimpangan Impor Sianida PPI, KPK dan BPKP Didesak Turun Tangan

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:39

Komisi I DPR Ungkap Alasan Draf RUU KKS Belum Dibuka ke Publik

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:35

Bos Maktour yang Juga Mertua Dito Ariotedjo Dipanggil KPK

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:21

Masih Penyesuaian Sistem, Pajak Olshop di Marketplace Berlaku Mulai 1 Agustus

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:16

Prabowo Layak Dicontoh Bagi Siapa Pun yang Ingin Jadi Presiden

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:01

Selengkapnya