Berita

Presiden Joko Widodo/Net

Publika

Waspada Jebakan 2024

KAMIS, 20 FEBRUARI 2020 | 15:52 WIB

SAAT ini sangat terasa gonjang ganjing politik dalam negeri. Ada empat masalah besar yang dihadapi pemerintahan Presiden Jokowi.

Pertama soal merosotnya kepercayaan akan kemampuan untuk memimpin hingga akhir. Alih alih prestasi, yang muncul adalah masalah demi masalah.

Kedua, meroketnya keadaan ekonomi bangsa ini ke bawah. Semakin berat meningkatkan pertumbuhan ekonomi bahkan akan terus merosot menuju "krisis ekonomi".


Ketiga, korupsi yang terus terkuak baik di daerah maupun pusat. Jika berefek domino pengungkapan korupsi Jiwasraya lalu ASABRI atau Taspen bukan tak mungkin kondisinya akan sampai pada tahap "darurat korupsi".

Keempat, omnibus law sebagai gerakan pengacauan hukum dengan terobosan palsu. Praktik bernegara yang semakin sentralistik dan DPR yang tak berdaya. UU produk DPR dapat dilibas habis oleh bus mini.

Akibat skandal besar yang muncul dari pemerintahan yang salah urus maka Presiden Jokowi berjalan dengan goyah. Sulit bertahan hingga 2024. Akan ada saat di mana rakyat mendesak DPR dan MPR untuk memakzulkan Presiden. Tentu secara konstitusional. Lengser pun membayangi dan menghantui baik secara sukarela maupun terpaksa.

Kekhawatiran ini sudah masuk pembahasan ruang klenik. Karenanya tak aneh jika Pramono Anung mencegah serius agar Presiden Jokowi tidak datang ke Kediri karena dugaan kuat nasehat paranormal yang meramal akan lengsernya Jokowi. Kediri masuk area pantangan. Soal larangan Pramono tentu serius bagi kaum yang mempercayainya.

Rupanya ketakutan dan kekhawatiran sudah terasa dan terbaca. Bisa masuk tahap sindroma. Pramono Anung membuka tabir akan ketergantungan pada dunia klenik. Teringat kita saat pelantikan yang mengundang dukun penghadir mahluk halus Genderuwo sampai Nyi Roro Kidul. Jika nasehat paranormal jadi acuan, maka pengelolaan negara menjadi bahaya.

Untuk menutupi kegoyahan perjalanan kekuasaan, maka fokus dialihkan ke ujung tahun periode, 2024. Harus diarahkan "keriuhan" pada Pilpres 2024. Agar rakyat tidak peka dan peduli lagi soal berbagai kelemahan 2020-2024. Yang penting 2024 ada pergantian. Mengejutkan saat acara pelantikan pengurus HIPMI di Jakarta Presiden ternyata melempar calon Presiden Sandiaga Uno.

Setelah muncul lontaran pasangan Tito Karnavian-Mahfud MD, ramai pula guliran Prabowo-Puan. Dan sudah ada yang membuat poling di mana Anies Baswedan menjadi kandidat terunggul. Kita pun kaget lagi tiba-tiba isu panas muncuat yaitu "deklarasi" Basuki Tjahya Purnama alias Ahok menyatakan siap untuk maju menjadi capres "jika tak ada calon yang bagus" kilahnya.

Nampaknya persoalan dini yang justru diramaikan kini adalah sebuah "political trap". Membuat masyarakat melewatkan persoalan kekinian yang serius. Bisa jadi ini pun adalah bagian dari upaya penyelematan rezim.

Kita tak boleh lengah mengikuti dan merespons persoalan serius kini baik soal kemerosotan kepercayaan, kebangkrutan ekonomi, mega korupsi, maupun kekacauan hukum. Ditambah dengan agenda pemindahan ibukota yang berbiaya sangat besar.

Saat ini masih tahun 2020 dengan beban berat persoalan terdahulu. Belum saatnya berbicara  terlalu dalam soal Presiden 2024. Jika Anies dinilai potensial dan banyak pihak mencoba untuk menjegalnya biarlah secara alami tumbuh dan berkembang. Perbincangan prematur hanya menutupi borok rezim bukan mengobati.

“Don't wait until tomorrow what you can do today”.

Ingat pula penggalan lirik lagu Leo Sayer ini.

“Don't wait until tomorrow
  It may come too late
  Don't wait until tomorrow
  Only fools hesitate..
”

Moga kita tidak menjadi orang yang bodoh dan ragu-ragu.

M Rizal Fadillah

Pemerhati politik

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

UPDATE

Selamatkan Aset Negara, UIN Jakarta Jalankan Integrasi SMA/SMK Triguna

Sabtu, 04 Juli 2026 | 02:16

KPK Sita Uang Rp1 Miliar Lebih dan Puluhan Kg Platinum Hasil Korupsi Bupati Langkat

Sabtu, 04 Juli 2026 | 02:00

UI Angkat Bicara soal Kajian LGBT Mahasiswa, Begini Tanggapannya

Sabtu, 04 Juli 2026 | 01:48

Kronologi OTT Bupati Langkat, Mantan Anggota DPRD Sumut jadi Kurir Uang Suap

Sabtu, 04 Juli 2026 | 01:32

Badko HMI Sulbar Siap Kawal Kasus Kapolres Pasangkayu

Sabtu, 04 Juli 2026 | 01:16

Bupati Langkat juga Terima Cuan Jual Beli Jabatan Camat hingga Kepsek, Segini Nilainya

Sabtu, 04 Juli 2026 | 00:56

Sinergi Kemensos-ITB Visi Nusantara Serap Lulusan Sekolah Rakyat

Sabtu, 04 Juli 2026 | 00:37

Bupati Langkat Diduga Minta Fee 17 Persen ke Timses Usai Raup Proyek Rp10,2 Miliar

Sabtu, 04 Juli 2026 | 00:12

Arief Poyuono Apresiasi Danantara Gandeng KPK Bersih-bersih BUMN

Sabtu, 04 Juli 2026 | 00:03

Bupati Langkat Syah Afandin dan Tim Sukses Tersandung Kasus Suap

Jumat, 03 Juli 2026 | 23:48

Selengkapnya