Berita

Ekonom senior DR. Rizal Ramli/Net

Politik

Solusi Rizal Ramli Untuk Keprihatinan Jokowi Pada Industri Baja Nasional

KAMIS, 20 FEBRUARI 2020 | 12:58 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Persoalan dalam industri baja nasional tidak boleh dianggap remeh oleh pemerintah. Sebab dampak dari impor baja turut memicu defisit transaksi berjalan yang kian melebar.

Begitu peringatan ekonom senior DR. Rizal Ramli menanggapi keprihatinan Presiden Joko Widodo atas besarnya impor baja yang masuk ke Indonesia. Disebutkan Jokowi bahwa baja masuk dalam urutan ketiga terbesar dalam daftar impor.

Jokowi juga sadar impor baja takan merugikan industri nasional dan memicu defisit transaksi berjalan.


Jauh hari sebelum Jokowi menyampaikan keprihatinan itu di rapat kabinet terbatas, Kantor Presiden, Rabu (12/2), Rizal Ramlu sudah memberi peringatan soal hal ini.

Tepatnya pada Oktober 2018, mantan anggota tim panel ekonomi PBB itu mewanti-wanti bahwa lonjakan impor baja tidak saja membuat defisit transaksi berjalan kian melebar, tapi juga menyulitkan usaha industri baja nasional.

RR, sapaan akrabnya, sudah memprediksi jika sudah sulit, kenaikan pengangguran serta masalah sosial yang mengikutinya, tinggal menunggu giliran. Karena itu, kata Rizal, harus ada terobosan yang memadai.

Menteri Koordinator Perekonomian era Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) itu pun sempat mengusulkan sejumlah langkah yang bisa ditempuh tim ekonomi pemerintah.

"Pertama, memanfaatkan kedekatan dengan China, dengan melobi pemimpin negara itu. Poin kita jelas. Kurangi ekspor baja mereka ke sini,” ujar Rizal Ramli mengulangi apa yang pernah disampaikannya satu setengah tahun yang lalu itu, kepada wartawan, Kamis (20/2).

Dalam lobi itu, sambungnya, pemerintah juga harus tegas bahwa ekonomi Indonesia sedang sempoyongan, dan China bisa ikut kena getah juga.

“Dan jika cara negosiasi itu seperti memukul angin alias sia-sia belaka, harus pikirkan cara lain yang lebih bergigi," ujarnya.

Kedua, sambung Rizal Ramli, pemerintah harus menerapkan kebijakan anti dumping. Dalam hal ini, Indonesia harus menetapkan tarif bea masuk 25 persen untuk impor baja dan segala turunannya.

"Dengan tarif bea masuk 25 persen itu, pasar akan kembali sehat. Harga jadi kompetitif. Ekonomis bagi industri baja dalam negeri. Mereka bisa bersaing, produksi bisa naik, dan tentu saja bisa membukukan keuntungan," katanya.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

KPK Panggil PNS dan Karyawan Swasta di Kasus Gratifikasi Mantan Sekjen MPR

Rabu, 01 Juli 2026 | 14:21

Kapolda Riau: Penghargaan Nugraha Sakanti Prestasi Seluruh Personel

Rabu, 01 Juli 2026 | 14:20

Mahfud MD Ajak Masyarakat Tetap Cintai Polri Seburuk Apa Pun Kinerjanya

Rabu, 01 Juli 2026 | 14:16

KPK Panggil Sejumlah Pejabat Imigrasi di Kasus Pemerasan Silmy Karim

Rabu, 01 Juli 2026 | 14:10

KPK Masih Periksa Bupati Kuansing Suhardiman Amby

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:48

Audit Dugaan Penyimpangan Impor Sianida PPI, KPK dan BPKP Didesak Turun Tangan

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:39

Komisi I DPR Ungkap Alasan Draf RUU KKS Belum Dibuka ke Publik

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:35

Bos Maktour yang Juga Mertua Dito Ariotedjo Dipanggil KPK

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:21

Masih Penyesuaian Sistem, Pajak Olshop di Marketplace Berlaku Mulai 1 Agustus

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:16

Prabowo Layak Dicontoh Bagi Siapa Pun yang Ingin Jadi Presiden

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:01

Selengkapnya