Berita

Ekonom senior DR. Rizal Ramli/Net

Politik

Solusi Rizal Ramli Untuk Keprihatinan Jokowi Pada Industri Baja Nasional

KAMIS, 20 FEBRUARI 2020 | 12:58 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Persoalan dalam industri baja nasional tidak boleh dianggap remeh oleh pemerintah. Sebab dampak dari impor baja turut memicu defisit transaksi berjalan yang kian melebar.

Begitu peringatan ekonom senior DR. Rizal Ramli menanggapi keprihatinan Presiden Joko Widodo atas besarnya impor baja yang masuk ke Indonesia. Disebutkan Jokowi bahwa baja masuk dalam urutan ketiga terbesar dalam daftar impor.

Jokowi juga sadar impor baja takan merugikan industri nasional dan memicu defisit transaksi berjalan.


Jauh hari sebelum Jokowi menyampaikan keprihatinan itu di rapat kabinet terbatas, Kantor Presiden, Rabu (12/2), Rizal Ramlu sudah memberi peringatan soal hal ini.

Tepatnya pada Oktober 2018, mantan anggota tim panel ekonomi PBB itu mewanti-wanti bahwa lonjakan impor baja tidak saja membuat defisit transaksi berjalan kian melebar, tapi juga menyulitkan usaha industri baja nasional.

RR, sapaan akrabnya, sudah memprediksi jika sudah sulit, kenaikan pengangguran serta masalah sosial yang mengikutinya, tinggal menunggu giliran. Karena itu, kata Rizal, harus ada terobosan yang memadai.

Menteri Koordinator Perekonomian era Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) itu pun sempat mengusulkan sejumlah langkah yang bisa ditempuh tim ekonomi pemerintah.

"Pertama, memanfaatkan kedekatan dengan China, dengan melobi pemimpin negara itu. Poin kita jelas. Kurangi ekspor baja mereka ke sini,” ujar Rizal Ramli mengulangi apa yang pernah disampaikannya satu setengah tahun yang lalu itu, kepada wartawan, Kamis (20/2).

Dalam lobi itu, sambungnya, pemerintah juga harus tegas bahwa ekonomi Indonesia sedang sempoyongan, dan China bisa ikut kena getah juga.

“Dan jika cara negosiasi itu seperti memukul angin alias sia-sia belaka, harus pikirkan cara lain yang lebih bergigi," ujarnya.

Kedua, sambung Rizal Ramli, pemerintah harus menerapkan kebijakan anti dumping. Dalam hal ini, Indonesia harus menetapkan tarif bea masuk 25 persen untuk impor baja dan segala turunannya.

"Dengan tarif bea masuk 25 persen itu, pasar akan kembali sehat. Harga jadi kompetitif. Ekonomis bagi industri baja dalam negeri. Mereka bisa bersaing, produksi bisa naik, dan tentu saja bisa membukukan keuntungan," katanya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Jumat, 03 April 2026 | 19:59

UPDATE

Nasdem Ingatkan Ancaman El Nino dan Dampak Geopolitik ke Pangan Nasional

Selasa, 07 April 2026 | 14:17

Istana Kaji Wacana Potong Gaji Menteri, Belum ada Keputusan

Selasa, 07 April 2026 | 14:14

Pemerintah Genjot Biofuel untuk Redam Dampak Kenaikan Harga Pangan

Selasa, 07 April 2026 | 14:02

Benteng Etika Digital: Pemerintah Godok Dua Perpres untuk Jinakkan Risiko AI

Selasa, 07 April 2026 | 13:53

KPK Panggil Petinggi 5 Perusahaan Travel Haji

Selasa, 07 April 2026 | 13:34

Seruan Saiful Mujani Tak Digubris, Istana: Prabowo Fokus Agenda Strategis

Selasa, 07 April 2026 | 13:33

Monitoring Ketat Jadi Kunci WFH ASN Tetap Produktif

Selasa, 07 April 2026 | 13:21

Pemerintah Klaim Ketahanan Pangan Nasional Stabil hingga 11 Bulan ke Depan

Selasa, 07 April 2026 | 13:17

Jangan Adu Domba Rakyat dengan Pemerintah Soal BBM

Selasa, 07 April 2026 | 13:11

Kasus Suap Pemkab Bekasi: KPK Periksa Istri Ono Surono Sebagai Saksi

Selasa, 07 April 2026 | 13:08

Selengkapnya