Berita

Anggota DPD RI Jimly Asshiddiqie/Net

Politik

Jimly Asshiddiqie Geram Diberitakan Terima Duit Terkait Omnibus Law

KAMIS, 20 FEBRUARI 2020 | 11:58 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Anggota DPD RI Jimly Asshiddiqie geram dengan pemberitaan yang menyudutkan dirinya. Disebutkan bahwa dia mengaku terima uang Rp 50 juta terkait RUU Omnibus Law dari Tim Bappenas.

Kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jimly tegas membantah pemberitaan tersebut. Mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu memastikan tidak pernah menerima apapun dari pihak manapun sebagaimana dituduhkan.

"Ngawur sekali. Tidak pernah ada uang dari manapun termasuk Bappenas," geramnya sesaat lalu, Kamis (20/2).


Mantan Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) itu merasa kesal lantaran ucapannya tidak sesuai sebagaimana diberitakan. Jimly Asshiddiqie pun merasa dirugikan atas pemberitaan yang mendiskreditkannya itu.

"Tolong kasih tahu itu, ngawur. Kok saya ngaku dapat duit. Dari mana kalimatnya?" tegasnya.

Lagi pula, Jimly Asshiddiqie sama sekali tidak membahas Omnibus Law RUU Cipta Kerja. Ia hanya membahas Ombibus Law RUU Pemindahan Ibukota Negara. Saat ini, RUU tersebut sudah masuk ke Prolegnas 2020 di DPR RI. Itupun, sambungnya, tidak ada transaksi apapun.

“Nah saya sarankan agar pemindahan ibukota mesti dengan omnibus bill. Bukan cuma dengan pidato, tidak ada uang darimana pun," demikian Jimly Asshiddiqie.

Salah satu media online memberitakan bahwa Jimly Asshiddiqie mengaku menerima uang Rp 50 juta terkait omnibus law. Judul berita itu adalah "Jimly Asshiddiqie Akui Pihaknya Dapat Rp 50 Juta Terkait Omnibus Law".

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

KPK Panggil PNS dan Karyawan Swasta di Kasus Gratifikasi Mantan Sekjen MPR

Rabu, 01 Juli 2026 | 14:21

Kapolda Riau: Penghargaan Nugraha Sakanti Prestasi Seluruh Personel

Rabu, 01 Juli 2026 | 14:20

Mahfud MD Ajak Masyarakat Tetap Cintai Polri Seburuk Apa Pun Kinerjanya

Rabu, 01 Juli 2026 | 14:16

KPK Panggil Sejumlah Pejabat Imigrasi di Kasus Pemerasan Silmy Karim

Rabu, 01 Juli 2026 | 14:10

KPK Masih Periksa Bupati Kuansing Suhardiman Amby

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:48

Audit Dugaan Penyimpangan Impor Sianida PPI, KPK dan BPKP Didesak Turun Tangan

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:39

Komisi I DPR Ungkap Alasan Draf RUU KKS Belum Dibuka ke Publik

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:35

Bos Maktour yang Juga Mertua Dito Ariotedjo Dipanggil KPK

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:21

Masih Penyesuaian Sistem, Pajak Olshop di Marketplace Berlaku Mulai 1 Agustus

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:16

Prabowo Layak Dicontoh Bagi Siapa Pun yang Ingin Jadi Presiden

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:01

Selengkapnya