Berita

Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY/Net

Politik

AHY Maju Pilpres 2024, Pengamat: Terbuka Lebar, Tapi Harus Koalisi

KAMIS, 20 FEBRUARI 2020 | 10:25 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Peluang untuk Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY, yang menyatakan siap maju pada Pilpres 2024 mendatang dinilai sangat terbuka lebar.

Namun, AHY mesti berkoalisi lantaran terbentur peraruran ambang batas presiden (Presidential Treshold) jika masih 20 persen.

Begitu kata pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin, saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL di Jakarta, Kamis (20/2) pagi.


"Setiap tokoh yang maju di 2024 memiliki peluang yang sama. Namun, AHY harus menentukan koalisi ke depannya karena jika syarat capres itu 20 persen, maka Demokrat tak bisa mengusung AHY sendirian," kata Ujang Komarudin.

Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) ini menilai pintu terbuka lebar untuk AHY maju Piplres 2024 mendatang antara lain tidak adanya calon dari petahana. Hal itu berbeda dengan Pilpres 2019 di mana petahana masih berpeluang mencalonkan lagi.

"Hal yang wajar jika AHY berkeinginan jadi capres atau cawapres di 2024. Karena 2024 tak ada incimbent. Momentum AHY di 2024. Jika lewat, maka sulit lagi di Pemilu-Pemilu berikutnya," kata Ujang Komarudin.

Lebih lanjut, Ujang menilai, semakin banyak tokoh yang berniat maju di kontestasi Pilpres 2024 maka semakin baik. Sebab masyarakat Indonesia masih banyak yang memiliki kesempatan sama untuk menjadi capres dan cawapres.

"Namun, seleksi alam akan berlaku. Mereka yang diterima publik dan medapatkan popularitas dan elektabilitas tinggilah yang berpeluang terpilih di 2024," demikian Ujang Komarudin.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Jumat, 03 April 2026 | 19:59

UPDATE

Nasdem Ingatkan Ancaman El Nino dan Dampak Geopolitik ke Pangan Nasional

Selasa, 07 April 2026 | 14:17

Istana Kaji Wacana Potong Gaji Menteri, Belum ada Keputusan

Selasa, 07 April 2026 | 14:14

Pemerintah Genjot Biofuel untuk Redam Dampak Kenaikan Harga Pangan

Selasa, 07 April 2026 | 14:02

Benteng Etika Digital: Pemerintah Godok Dua Perpres untuk Jinakkan Risiko AI

Selasa, 07 April 2026 | 13:53

KPK Panggil Petinggi 5 Perusahaan Travel Haji

Selasa, 07 April 2026 | 13:34

Seruan Saiful Mujani Tak Digubris, Istana: Prabowo Fokus Agenda Strategis

Selasa, 07 April 2026 | 13:33

Monitoring Ketat Jadi Kunci WFH ASN Tetap Produktif

Selasa, 07 April 2026 | 13:21

Pemerintah Klaim Ketahanan Pangan Nasional Stabil hingga 11 Bulan ke Depan

Selasa, 07 April 2026 | 13:17

Jangan Adu Domba Rakyat dengan Pemerintah Soal BBM

Selasa, 07 April 2026 | 13:11

Kasus Suap Pemkab Bekasi: KPK Periksa Istri Ono Surono Sebagai Saksi

Selasa, 07 April 2026 | 13:08

Selengkapnya