Berita

Ketua Umum PDIP Megawati/Net

Politik

Megawati Jengkel Ada Pejabat Yang Calonkan Anaknya Pilkada, Sindir Siapa Ya?

KAMIS, 20 FEBRUARI 2020 | 00:19 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Peta politik 2024 akan berubah. Ketua Umum Megawati Soekarnoputri dalam pidato politik di DPP PDIP, Jakarta, menyebut 2024 memerlukan regenerasi yang akan diisi oleh kalangan milenial.

Bicara soal generasi muda, ia pun menyinggung soal adanya dinasti politik. Secara tegas ia katakan, kesal mendengar adanya upaya regenerasi dilanjutkan oleh keluarga pejabat yang masih memegang jabatan.

“2024 akan terjadi regenerasi. Benar, kita ini sudah fading away. Yang mesti maju itu, yang didorong itu, anak-anak muda. Tapi berhentilah, kalau kalian punya anak, anaknya itu nggak bisa, jangan dipaksa-paksa. Jengkel lho saya. Lha iya lho, ngapain sih kayak enggak ada orang? Kader itu ya anak kalian juga lho. Gimana yo?” kata Megawati, Rabu (19/2).


“Ya, kalau enggak anakne (anaknya), kalau ndak istrine (istrinya), kalau nggak ponakane (keponakannya),” sambung Mega.

Ia berharap, proses regenerasi tersebut tidak dijadikan sebagai momentum untuk membangun dinasti politik dengan memaksakan calon yang diusung dari keluarga hingga kerabat dari petinggi partai banteng.

Soal putrinya, Puan Maharani, yang bisa menjabat sebagai ketua DPR, Mega mengaku itu karena usaha dan kerja keras putrinya sendiri. Ia menegaskan tidak pernah memaksa Puan untuk menjadi sesuatu yang dia inginkan.

“Ada orang yang ngomong, Mbak Puan jadi Ketua DPR itu saya yang angkat-angkat. Mana mungkin? Memang suaranya (yang dia dapat) gede. Enggak ada yang bisa nahan. Begitu,” ujar Mega.

Untuk 2024, Mega memastikan partai banteng hanya akan mencalonkan para milenial. Sementara untuk Pilkada 2020, ia mengatakan itu adalah kesempatan terakhir bagi pejabat yang menunjukkan kerabatnya.

“Ini terakhir saya beri kesempatan seperti ini. Tapi 2024, saya berkehendak, semuanya itu anak-anak muda yang maju. Sudah, cukuplah. Jangan pula mencari-cari tempat,” ujarnya tegas.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

Pelindo Dukung Konsolidasi Logistik BUMN Perkuat Integrasi Rantai Pasok Nasional

Kamis, 02 Juli 2026 | 00:16

Indonesia Harus Tegas Tolak LGBT!

Kamis, 02 Juli 2026 | 00:08

Catatan HUT ke-80 Polri

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:40

Bobby Nasution Pulangkan Kontingen Pesparawi Sumut dari Manokwari dengan Biaya Talangan

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:20

Ekodiplomasi di antara Geopolitik dan Kedaulatan Konservasi Indonesia

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:01

Danantara Sedang Membersihkan Warisan Lama BUMN

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:00

Hibah KNPI Kabupaten Bogor Menuai Polemik di Tengah Konflik Internal

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:00

Ketua MPR Bicara Islam Toleran dan Persatuan saat Bertemu Grand Mufti Uzbekistan

Rabu, 01 Juli 2026 | 22:55

Papua Harus Dibangun Tanpa Kehilangan Manusianya

Rabu, 01 Juli 2026 | 22:45

DPR Minta Transparansi Rencana Pengadaan Rudal BrahMos

Rabu, 01 Juli 2026 | 22:44

Selengkapnya