Berita

Ketua Umum Pimpinan Pusat GP Ansor, Yaqut Cholil Qoumas/Net

Politik

GP Ansor: RUU Ciptaker Lebih Utamakan Investor Dibanding Pencari Kerja

RABU, 19 FEBRUARI 2020 | 22:52 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Naskah akademik draf Omnibus Law RUU Cipta Kerja turut dikaji Gerakan Pemuda Ansor (GP Ansor) secara intensif dan komprehensif.

Hasilnya, GP Ansor menilai draf yang kini sudah masuk di meja DPR RI itu tidak jujur dan cenderung tak berpihak kepada lapangan pekerjaan.

“Karena dalam pengamatan dan kajian kami, RUU ini lebih merupakan RUU yang menitikberatkan pada investasi dan investor daripada menciptakan lapangan kerja dan para pekerja,” ujar Ketua Umum Pimpinan Pusat GP Ansor, Yaqut Cholil Qoumas dalam keterangan tertulisnya, Rabu (19/2).


Dari pencermatannya, pemerintah terkesan memaksakan publik untuk menerima RUU tersebut dengan beragam narasi yang justru belum memperlihatkan keberpihakannya kepada rakyat kecil.

"Publik diyakinkan agar menerima RUU pada argumen 'memperbanyak investasi, menarik investor' daripada narasi bagaimana menciptakan dan mengembangkan lapangan kerja bagi usia kerja produktif Indonesia agar lebih berdaya di era industri 4.0,” paparnya.

Dengan komunikasi yang buruk inilah, jelasnya, pemerintah menghasilkan rancangan undang-undang yang terkesan tidak jujur.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Jumat, 03 April 2026 | 19:59

UPDATE

Nasdem Ingatkan Ancaman El Nino dan Dampak Geopolitik ke Pangan Nasional

Selasa, 07 April 2026 | 14:17

Istana Kaji Wacana Potong Gaji Menteri, Belum ada Keputusan

Selasa, 07 April 2026 | 14:14

Pemerintah Genjot Biofuel untuk Redam Dampak Kenaikan Harga Pangan

Selasa, 07 April 2026 | 14:02

Benteng Etika Digital: Pemerintah Godok Dua Perpres untuk Jinakkan Risiko AI

Selasa, 07 April 2026 | 13:53

KPK Panggil Petinggi 5 Perusahaan Travel Haji

Selasa, 07 April 2026 | 13:34

Seruan Saiful Mujani Tak Digubris, Istana: Prabowo Fokus Agenda Strategis

Selasa, 07 April 2026 | 13:33

Monitoring Ketat Jadi Kunci WFH ASN Tetap Produktif

Selasa, 07 April 2026 | 13:21

Pemerintah Klaim Ketahanan Pangan Nasional Stabil hingga 11 Bulan ke Depan

Selasa, 07 April 2026 | 13:17

Jangan Adu Domba Rakyat dengan Pemerintah Soal BBM

Selasa, 07 April 2026 | 13:11

Kasus Suap Pemkab Bekasi: KPK Periksa Istri Ono Surono Sebagai Saksi

Selasa, 07 April 2026 | 13:08

Selengkapnya