Berita

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi saat berkunjung ke Komnas HAM/Net

Politik

Bersiap Jadi Dewan HAM PBB, Menlu Minta Masukan Komnas HAM

RABU, 19 FEBRUARI 2020 | 17:08 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Kementerian Luar Negeri mulai bersiap untuk mengemban tugas sebagai anggota Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB).

Rabu (19/2), Menteri Luar Negeri Retno Marsudi pun melakukan diskusi dengan Ketua Komnas HAM, Ahmad Taufan Damanik serta para komisionernya di Kementerian Luar Negeri, Jalan Pejambon, Jakarta Pusat.

Tujuannya, agar keanggotaan Indonesia di Dewan HAM bisa lebih berkontribusi dalam memajukan perlindungan HAM di dalam negeri.


“Keanggotaan Indonesia di Dewan HAM diharapkan dapat mendukung kemajuan dan perlindungan HAM di dalam negeri, di kawasan maupun di lingkungan global," ujar Retno seperti dimuat di laman Kemlu.

Dalam kesempatan itu, Retno juga meminta dukungan Komnas HAM dan masyarakat madani lainnya selama tiga tahun keanggotaan Indonesia di Dewan HAM, yaitu periode 2020-2022.

Di periode keanggotaan ini, Retno mengungkapkan Indonesia memiliki misi penting untuk menampilkan isu HAM sebagai isu yang ramah dan menyenangkan.

"Peran dan kepemimpinan perempuan dalam penyelesaikan konflik dan perdamaian juga akan kita majukan dan perkuat," lanjutnya.

Salah satu bentuk nyatanya adalah dengan menyelenggarakan Southeast Asia Network of Women Peace Negotiators and Mediators dan Regional Training in Women, Peace, and Security yang merupakan inisiatif Indonesia dan akan diluncurkan pada tahun ini.

Bulan depan, tepatnya 12 Maret, mendukung keanggotaan Indonesia, Komnas HAM juga akan menyelanggarakan Indonesia's Human Rights Day.

Dengan kehadiran Indonesia, Retno berharap Dewan HAM bisa menjadi institusi yang objektif dan jauh dari politisasi isu-isu HAM. Transparansi dan imparsialitas juga merupakan prinsip yang akan selalu diperjuangkan oleh Indonesia.

Adapun setelah melakukan dialog dengan Komnas HAM, Retno dijadwalkan untuk menghadiri High-Level Segment Dewan HAM PBB (HLS) sesi ke-43 pada Senin (24/2) hingga Selasa (25/2).

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

KPK Panggil PNS dan Karyawan Swasta di Kasus Gratifikasi Mantan Sekjen MPR

Rabu, 01 Juli 2026 | 14:21

Kapolda Riau: Penghargaan Nugraha Sakanti Prestasi Seluruh Personel

Rabu, 01 Juli 2026 | 14:20

Mahfud MD Ajak Masyarakat Tetap Cintai Polri Seburuk Apa Pun Kinerjanya

Rabu, 01 Juli 2026 | 14:16

KPK Panggil Sejumlah Pejabat Imigrasi di Kasus Pemerasan Silmy Karim

Rabu, 01 Juli 2026 | 14:10

KPK Masih Periksa Bupati Kuansing Suhardiman Amby

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:48

Audit Dugaan Penyimpangan Impor Sianida PPI, KPK dan BPKP Didesak Turun Tangan

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:39

Komisi I DPR Ungkap Alasan Draf RUU KKS Belum Dibuka ke Publik

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:35

Bos Maktour yang Juga Mertua Dito Ariotedjo Dipanggil KPK

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:21

Masih Penyesuaian Sistem, Pajak Olshop di Marketplace Berlaku Mulai 1 Agustus

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:16

Prabowo Layak Dicontoh Bagi Siapa Pun yang Ingin Jadi Presiden

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:01

Selengkapnya