Bersiap Jadi Dewan HAM PBB, Menlu Minta Masukan Komnas HAM

Kementerian Luar Negeri mulai bersiap untuk mengemban tugas sebagai anggota Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB).

Rabu (19/2), Menteri Luar Negeri Retno Marsudi pun melakukan diskusi dengan Ketua Komnas HAM, Ahmad Taufan Damanik serta para komisionernya di Kementerian Luar Negeri, Jalan Pejambon, Jakarta Pusat.

Tujuannya, agar keanggotaan Indonesia di Dewan HAM bisa lebih berkontribusi dalam memajukan perlindungan HAM di dalam negeri.

“Keanggotaan Indonesia di Dewan HAM diharapkan dapat mendukung kemajuan dan perlindungan HAM di dalam negeri, di kawasan maupun di lingkungan global," ujar Retno seperti dimuat di laman Kemlu.

Dalam kesempatan itu, Retno juga meminta dukungan Komnas HAM dan masyarakat madani lainnya selama tiga tahun keanggotaan Indonesia di Dewan HAM, yaitu periode 2020-2022.

Di periode keanggotaan ini, Retno mengungkapkan Indonesia memiliki misi penting untuk menampilkan isu HAM sebagai isu yang ramah dan menyenangkan.

"Peran dan kepemimpinan perempuan dalam penyelesaikan konflik dan perdamaian juga akan kita majukan dan perkuat," lanjutnya.

Salah satu bentuk nyatanya adalah dengan menyelenggarakan Southeast Asia Network of Women Peace Negotiators and Mediators dan Regional Training in Women, Peace, and Security yang merupakan inisiatif Indonesia dan akan diluncurkan pada tahun ini.

Bulan depan, tepatnya 12 Maret, mendukung keanggotaan Indonesia, Komnas HAM juga akan menyelanggarakan Indonesia's Human Rights Day.

Dengan kehadiran Indonesia, Retno berharap Dewan HAM bisa menjadi institusi yang objektif dan jauh dari politisasi isu-isu HAM. Transparansi dan imparsialitas juga merupakan prinsip yang akan selalu diperjuangkan oleh Indonesia.

Adapun setelah melakukan dialog dengan Komnas HAM, Retno dijadwalkan untuk menghadiri High-Level Segment Dewan HAM PBB (HLS) sesi ke-43 pada Senin (24/2) hingga Selasa (25/2).