Berita

Ilustrasi/Net

Politik

Banyak Peran Strategis, Pengamat: Wajar Kalau Parpol Jadi Primadona Konglomerat

RABU, 19 FEBRUARI 2020 | 03:39 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo baru-baru ini mengungkapkan ada fenomena pemodal besar alias konglomerat dalam rumah tangga partai politik.

Pemodal itu, kata pria yang karib disapa Bamsoet itu, bergerak pada partai politik yang ingin memilih ketua umum baru. Baik itu melalui musyawarah nasional (Munas), kongres atau muktamar.

Dalam manuvernya itu, kata Bamsoet, seorang konglomerat menawarkan dana Rp. 1 triliun kepada calon ketua umum supaya dia bisa memberi pengaruh pada partai tersebut.


Soal pengakuan Bamsoet tersebut, Direktur Eksekutif Parameter Indonesia Adi Prayitno tidak menampik jika ada pemodal dalam perjalanan politik di Indonesia.

Khusunya, bagi partai politik, kata Adi, selama ini memang sistem yang terbangun di Indonesia adalah bagaimana semua hal dapat dikontrol oleh organisasi politik tersebut.

"Suka tak suka, sistem politik kita saat ini dikuasai rezim parpol. Hampir semua jabatan politik strategis, termasuk kebijakan politik strategis harus melalui parpol," kata Adi kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (19/2).

Dengan peran strategis tersebut, lanjut akademisi UIN Syarif Hidayatullah ini, wajar jika kemudian konglomerat berebut menancapkan pengaruhnya pada partai politik.

"Wajar kalau parpol akan selalu jadi primadona bagi siapapun termasuk konglerat untuk menancapkan kepentingannya," pungkasnya.

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Wacana Pileg 2029 Seperti Liga Sepak Bola Mencuat, Partai Baru Tarkam Dulu

Sabtu, 25 April 2026 | 01:54

Bahlil Bungkam soal Isu CPO dan Kenaikan Harga Minyakita

Sabtu, 25 April 2026 | 01:31

Yuddy Chrisnandi Ajak FDI Bangun Dapur MBG di Daerah Tertinggal

Sabtu, 25 April 2026 | 01:08

Optimalisasi Selat Malaka Harus Lewat Infrastruktur Maritim, Bukan Pungut Pajak

Sabtu, 25 April 2026 | 00:51

Kejari Jakbar Fasilitasi Isbat Nikah Massal bagi 26 Pasutri

Sabtu, 25 April 2026 | 00:30

Kemampuan Diplomasi Energi Bahlil Sering Diolok-olok Netizen

Sabtu, 25 April 2026 | 00:09

Kinerja Bareskrim Dinilai Makin Tajam Usai Bongkar Kasus Strategis

Jumat, 24 April 2026 | 23:58

Ketegasan dalam Peradilan Militer Menyangkut Keamanan Negara

Jumat, 24 April 2026 | 23:33

Kebijakan Bahlil Dicap Auto Pilot dan Sering Bahayakan Rakyat

Jumat, 24 April 2026 | 23:09

KPK Diminta Sita Aset Kalla Group Jika Gagal Bayar Proyek PLTA Poso

Jumat, 24 April 2026 | 22:48

Selengkapnya