Berita

Ilustrasi/Net

Politik

Banyak Peran Strategis, Pengamat: Wajar Kalau Parpol Jadi Primadona Konglomerat

RABU, 19 FEBRUARI 2020 | 03:39 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo baru-baru ini mengungkapkan ada fenomena pemodal besar alias konglomerat dalam rumah tangga partai politik.

Pemodal itu, kata pria yang karib disapa Bamsoet itu, bergerak pada partai politik yang ingin memilih ketua umum baru. Baik itu melalui musyawarah nasional (Munas), kongres atau muktamar.

Dalam manuvernya itu, kata Bamsoet, seorang konglomerat menawarkan dana Rp. 1 triliun kepada calon ketua umum supaya dia bisa memberi pengaruh pada partai tersebut.


Soal pengakuan Bamsoet tersebut, Direktur Eksekutif Parameter Indonesia Adi Prayitno tidak menampik jika ada pemodal dalam perjalanan politik di Indonesia.

Khusunya, bagi partai politik, kata Adi, selama ini memang sistem yang terbangun di Indonesia adalah bagaimana semua hal dapat dikontrol oleh organisasi politik tersebut.

"Suka tak suka, sistem politik kita saat ini dikuasai rezim parpol. Hampir semua jabatan politik strategis, termasuk kebijakan politik strategis harus melalui parpol," kata Adi kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (19/2).

Dengan peran strategis tersebut, lanjut akademisi UIN Syarif Hidayatullah ini, wajar jika kemudian konglomerat berebut menancapkan pengaruhnya pada partai politik.

"Wajar kalau parpol akan selalu jadi primadona bagi siapapun termasuk konglerat untuk menancapkan kepentingannya," pungkasnya.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

Pelindo Dukung Konsolidasi Logistik BUMN Perkuat Integrasi Rantai Pasok Nasional

Kamis, 02 Juli 2026 | 00:16

Indonesia Harus Tegas Tolak LGBT!

Kamis, 02 Juli 2026 | 00:08

Catatan HUT ke-80 Polri

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:40

Bobby Nasution Pulangkan Kontingen Pesparawi Sumut dari Manokwari dengan Biaya Talangan

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:20

Ekodiplomasi di antara Geopolitik dan Kedaulatan Konservasi Indonesia

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:01

Danantara Sedang Membersihkan Warisan Lama BUMN

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:00

Hibah KNPI Kabupaten Bogor Menuai Polemik di Tengah Konflik Internal

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:00

Ketua MPR Bicara Islam Toleran dan Persatuan saat Bertemu Grand Mufti Uzbekistan

Rabu, 01 Juli 2026 | 22:55

Papua Harus Dibangun Tanpa Kehilangan Manusianya

Rabu, 01 Juli 2026 | 22:45

DPR Minta Transparansi Rencana Pengadaan Rudal BrahMos

Rabu, 01 Juli 2026 | 22:44

Selengkapnya