Berita

Amhani/RMOL

Politik

Amhani ‘Tantang’ DKPP Buktikan Keterlibatan Perkara Esti

RABU, 19 FEBRUARI 2020 | 03:22 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Komisioner KPU Kabupaten Tanggamus, Amhani, mengaku siap jika dipanggil dan dimintai keterangan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI.

Bahkan, dia terkesan menantang DKPP untuk membuktikan keterlibatannya dalam perkara pelanggaran kode etik yang berujung putusan pemberhentian Esti Nur Fathonah sebagai Komisioner KPU Lampung.

Amhani menjelaskan, dia memang berada di kamar 7010 Swiss Belhotel yang ditempati Esti. Namun, dia hanya menumpang shalat di kamar itu.


“Karena mukenah dan sajadah saya ada di mobil, dan mobil lagi dibawa keluar suami, kebetulan saya bertemu Esti, sebagai teman lama beliau juga sebagai penguji. Saya, terima tawaran beliau shalat di kamarnya, selesai salat saya keluar lagi,” jelas Amhani kepada Kantor Berita RMOLLampung, Selasa (18/2).

Amhani karenanya, merasa siap jika dipanggil DKPP dan KPU Provinsi karena merasa tidak terlibat dalam perkara Esti.

“Saya masih menunggu, dan saya siap mengklarifikasi semuanya, toh semua kronologinya sudah kita kirim semua ke DKPP. Saya tidak pernah melakukan jual beli kursi, silahkan kalau mereka bisa membuktikan, saya siap dengan segala konsekuensinya!” tegasnya.

Sementara Ketua KPU Tanggamus, Angga Lazuardi mengatakan, sejauh ini pihaknya tetap biasa saja dengan mencuatnya salah satu komisioner, Amhani yang jadi saksi perakara Esti.

“Tetap ngantor, dan tidak ada kendala, kalau nanti dipangil untuk diklarifikasi, beliau (Amhani) saya persilahkan. Kalau mencoreng apa lagi menghambat kegiatan KPU Tanggamus, saya rasa tidak, semua masih berjalan seperti biasa, kalau untuk turunannya ke tingkat Pantia Pelaksana Kecamatan (PPK) tidak akan ada jual beli,” ucapnya.

Sebelumnya, DKPP bakal membidik dua komisioner kabupaten di Lampung yang diduga terlibat dalam pelanggaran kode etik, Esti Nur Fathonah. Keduanya yakni Ketua KPU Kabupaten Mesuji Ali Yasir dan Komisioner KPU Kabupaten Tanggamus Amhani.

Pimpinan Sidang DKPP RI Muhammad yang mengungkapkan hal itu dalam sidang DKPP di Lantai V, Kantor DKPP, Jakarta Pusat, Rabu lalu (12/2). Sidang itu sendiri memutuskan untuk memberhentikan Esti Nur Fathonah sebagai Komisioner KPU Lampung.

Menurut Muhammad, DKPP akan menindaklanjuti fakta persidangan. Dalam sidang yang beranggotakan Teguh Prasetyo, Ida Budhiati, dan Alfitra Salam itu, terungkap berdasarkan keterangan sejumlah saksi dan teradu Esti, keduanya yakni Ali Yasir dan Amhani berada di kamar 7010, Swiss Belhotel Bandarlampung saat seleksi anggota KPU untuk kabupaten/kota periode 2019-2024.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

Pelindo Dukung Konsolidasi Logistik BUMN Perkuat Integrasi Rantai Pasok Nasional

Kamis, 02 Juli 2026 | 00:16

Indonesia Harus Tegas Tolak LGBT!

Kamis, 02 Juli 2026 | 00:08

Catatan HUT ke-80 Polri

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:40

Bobby Nasution Pulangkan Kontingen Pesparawi Sumut dari Manokwari dengan Biaya Talangan

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:20

Ekodiplomasi di antara Geopolitik dan Kedaulatan Konservasi Indonesia

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:01

Danantara Sedang Membersihkan Warisan Lama BUMN

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:00

Hibah KNPI Kabupaten Bogor Menuai Polemik di Tengah Konflik Internal

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:00

Ketua MPR Bicara Islam Toleran dan Persatuan saat Bertemu Grand Mufti Uzbekistan

Rabu, 01 Juli 2026 | 22:55

Papua Harus Dibangun Tanpa Kehilangan Manusianya

Rabu, 01 Juli 2026 | 22:45

DPR Minta Transparansi Rencana Pengadaan Rudal BrahMos

Rabu, 01 Juli 2026 | 22:44

Selengkapnya