Pemerintah mengklaim menaikkan iuran BPJS Kesehatan bakal menutup defisit. Namun, Ketua DPR RI Puan Maharani justru mempertanyakan hal tersebut.
Pertanyaan tersebut bahkan disampaikan langsung oleh Puan kepada Dirut BPJS Kesehatan, Fachmi Idris. Puan menyebut, belum pernah sekalipun dia mendengar ada surplus dalam laporan keuangan BPJS Kesehatan.
“Jadi surplus yang mana Pak Fachmi? Saya juga bingung waktu dilaporkan bahwa akan ada surplus dari BPJS lima tahun, saya ngurusin BPJS enggak pernah denger ada suplus yang ada defisit terus,†tegas Puan saat rapat gabungan bersama pemerintah membahas kenaikan iuran BPJS Kesehatan di Gedung Nusantara II, Komplek Parlemen, Senayan, Selasa (18/2).
Atas dasar tersebut, Puan menegaskan agar pemerintah mengeluarkan data dan fakta akurat mengenai BPJS Kesehatan. Sehingga tidak memantik polemik baru di masyarakat.
“Jadi tolong sampaikan ke kami juga fakta yang jelas, jangan sampai kemudian minta dukungan dari DPR tapi kemudian enggak memberikan data yang jelas dan akurat," tegasnya.
Puan menegaskan juga bahwa menaikkan iuran BPJS Kesehatan adalah solusi terakhir. Terpenting, semua data berkaitan dengan keuangan harus dibuka dengan transparan.
Menurutnya, pemerintah mampu mengeluarkan uang puluhan triliun untuk masyarakat miskin, sehingga tidak perlu melakukan kenaikan iuran BPJS Kesehatan kelas I, II, dan III serta Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP).
Bahkan, jika pemerintah mau bisa menggelontorkan dana Rp 32 triliun untuk menutup defisit anggaran BPJS
“Apalagi kalau cuma Rp 3,9 triliun setahun untuk masyarakat,†katanya.
