Berita

Sekelompok orang diamankan Pamdal DPR RI/Net

Politik

Orasi Terhalang Pamdal, Atmaja Minta Pimpinan DPR Segera Bentuk Pansus Jiwasraya

SELASA, 18 FEBRUARI 2020 | 23:38 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Sekelompok orang yang mengatasnamakan diri Aliansi Tangkap Maling Jiwasraya (Jiwasraya) datangi Gedung Nusantara III, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/2).

Di gedung tempat berkantor pimpinan DPR itu, mereka ingin menggelar aksi dan orasi untuk menagih keseriusan Parlemen dalam menyelesaikan megaskandal Jiwasraya.

Tidak berlangsung lama, aktifitas mereka langsung dihentikan pasukan pengamanan dalam (Pamdal) DPR. Sempat terjadi cekcok mulut, sebelum petugas Pamdal menyita pengeras suara dan selebaran yang mereka bawa.


"Seluruh fraksi DPR harus punya keberanian politik, sebagai pertanggungjawaban amanah rakyat, dengan segera bentuk angket Jiwasrayagate," kata koordinator Atmaja, Ainur Ridha kepada wartawan.

Kata dia, sejak skansal maling Jiwasraya menyeruak, banyak praduga-praduga muncul dan menjadi opini yang liar di ruang publik.

"Entah kecurigaan bahwa dana itu dipakai untk dana politik, dugaan keterlibatan Kepala Staff Kepresidenan (KSP), pembiaran adanya kejahatan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), hingga dugaan transaksi goreng saham dengan cara culas oleh perusahaan menteri BUMN Erick Thohir dan Wantimpres Sri Dato Tahir," katanya.

Kalaupun saat ini Kejaksaan Agung sudah melakukan proses hukum dengan menetapkan beberapa tersangka. Ainur menegaskan hal itu justru akan menjadi masalah baru jika berkembang hingga penyitaan aset para tersangka.

"Upaya Kejagung yang mulai menetapkan tersangka orang-orang yang diduga terlibat dan penyitaan aset-asetnya, kelak justru akan menimbulkan masalah baru. Masalah hukum keperdataan karena aset yang disita sebagian sudah menjadi milik pihak ketiga sebab adanya transaksi bisnis, seperti pembelian properti dan lainnya," jelasnya.

Dari pada berpolemik dan membiarkan praduga terus berkembang. Atmaja, kata dia, mendesak kepada pimpinan DPR untuk segera membentuk pansus angket Jiwasraya sebagaimana sudah diusulkan Fraksi Partai Demokrat dan PKS.

"Pimpinan DPR harus segera proses dan mensahkan usulan angket Jiwasraya oleh Fraksi Demokrat dan PKS terkait angket Jiwasraya," pungkasnya.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

Pelindo Dukung Konsolidasi Logistik BUMN Perkuat Integrasi Rantai Pasok Nasional

Kamis, 02 Juli 2026 | 00:16

Indonesia Harus Tegas Tolak LGBT!

Kamis, 02 Juli 2026 | 00:08

Catatan HUT ke-80 Polri

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:40

Bobby Nasution Pulangkan Kontingen Pesparawi Sumut dari Manokwari dengan Biaya Talangan

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:20

Ekodiplomasi di antara Geopolitik dan Kedaulatan Konservasi Indonesia

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:01

Danantara Sedang Membersihkan Warisan Lama BUMN

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:00

Hibah KNPI Kabupaten Bogor Menuai Polemik di Tengah Konflik Internal

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:00

Ketua MPR Bicara Islam Toleran dan Persatuan saat Bertemu Grand Mufti Uzbekistan

Rabu, 01 Juli 2026 | 22:55

Papua Harus Dibangun Tanpa Kehilangan Manusianya

Rabu, 01 Juli 2026 | 22:45

DPR Minta Transparansi Rencana Pengadaan Rudal BrahMos

Rabu, 01 Juli 2026 | 22:44

Selengkapnya