Berita

Natalius Pigai/Net

Pertahanan

Natalius Pigai Minta Jokowi Segera Hentikan Operasi Militer Di Papua

SELASA, 18 FEBRUARI 2020 | 22:36 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Aktivis kemanusiaan asal Papua, Natalius Pigai menyebutkan bahwa penerapan otonomi khusus di Papua bukanlah solusi dalam menyelesaikan berbagai persoalan di Bumi Cenderawasih.

Menurut Pigai, kekerasan dan kejahatan yang dilakukan terhadap rakyat Papua telah dirancang secara sitematis.

"Serangkaian pembunuhan dan pembantaian di Papua semakin membrutal pada era otonomi khusus,  maka sangat wajar jika Indonesia dan Rakyat Papua mencari jalan keluar melalui alternatif lain selain Otonomi Khusus," kata Pigai, Jakarta (18/2).


Pigai menuding otonomi khusus lahir dari proses negosiasi dan dalam pantauan dunia internasional. Kondisi masyarakat Papua yang semakin terdidik membuat mereka melakukan perlawanan untuk menentang segala bentuk kejahatan.

"Sebagai aktivis kemanusiaan, saya pahami bahwa serangkaian perlawanan Rakyat Papua tahun 2019 memberi pesan tegas akan terjadi perlawanan sipil secara masif," tandasnya.  

Mantan Ketua Komnas HAM itu mengusulkan kepada pemerintah Joko Widodo untuk segera menghentikan segala bentuk operasi militer untuk mengendalikan situasi keamanan di Papua.

"Saya mau beri saran sebaiknya operasi militer dihentikan dan mencari solusi penyelesaian Papua secara bermartabat," pungkasnya.

Populer

Dicurigai Ada Peran Mossad di Balik Pengalihan Tahanan Yaqut

Senin, 23 Maret 2026 | 01:38

Kehadiran Anies di Cikeas Jadi Masalah Serius

Jumat, 27 Maret 2026 | 02:08

TNI Tegas dalam Kasus Andrie Yunus, Beda dengan Polri

Sabtu, 21 Maret 2026 | 05:03

SBY Menolak Silaturahmi Lebaran Anies?

Jumat, 27 Maret 2026 | 03:43

Polisi Diminta Profesional Tangani Kasus VCS Bupati Lima Puluh Kota

Jumat, 20 Maret 2026 | 00:50

Pertemuan Megawati-Prabowo Menjungkirbalikkan Banyak Prediksi

Sabtu, 21 Maret 2026 | 04:12

Kubu Jokowi Bergerak Senyap untuk Jatuhkan Prabowo

Rabu, 25 Maret 2026 | 06:15

UPDATE

KPK Catat 94 Ribu Pejabat Belum Lapor LHKPN

Minggu, 29 Maret 2026 | 10:20

Implementasi PP Tunas Jangan Sekadar Formalitas

Minggu, 29 Maret 2026 | 10:13

Gelombang Aksi “No Kings” Meledak di Seluruh AS, Tuntut Trump Lengser

Minggu, 29 Maret 2026 | 09:25

87 Persen Penyelenggara Negara Sudah Lapor LHKPN

Minggu, 29 Maret 2026 | 09:22

Kejagung Bongkar Praktik Tambang Ilegal Samin Tan

Minggu, 29 Maret 2026 | 09:01

Pramono Upayakan Tak Ada PHK di Tengah Wacana Pembatasan Belanja Pegawai

Minggu, 29 Maret 2026 | 08:46

Pemerintah Wajibkan Platform Digital Patuhi PP Tunas Tanpa Kompromi

Minggu, 29 Maret 2026 | 08:32

Kemenhaj Optimistis Operasional Haji 2026 Sesuai Rencana

Minggu, 29 Maret 2026 | 08:10

WFH Jumat Bisa Ciptakan Life Balance dan Tetap Produktif

Minggu, 29 Maret 2026 | 07:30

Pemprov DKI Dukung Program Presiden soal Hunian Layak Warga Rel

Minggu, 29 Maret 2026 | 07:15

Selengkapnya