Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia (BRSDM) KKP, Sjarief Widjaja/Istimewa
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bekerja sama dengan Asia Pacific Economic Cooperation (APEC) menyelenggarakan program pelatihan peningkatan kapasitas terkait penanganan sampah laut, Selasa (18/2).
Mengusung tema 'Global Marine Debris Monitoring and Modeling: Support Protection of The Marine Environment', acara yang akan berlangsung selama tiga hari ke depan ini digelar di Hotel Discovery Kartika Plaza Kuta, Bali.
Program inisiasi KKP yang diajukan pada pertemuan APEC di Chile pada tahun 2019 ini diharapkan dapat membangun kapasitas secara global untuk memprediksi pergerakan sampah di laut, serta memperkuat kerja sama kelembagaan di bidang kelautan dengan memberikan informasi berbasis web guna memantau sampah di laut.
Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia (BRSDM) KKP, Sjarief Widjaja menjelaskan, pemecahan masalah sampah di laut perlu dilakukan untuk mendukung target dari tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goals (SDGs) tahun 2030 serta wujud komitmen Indonesia pada Our Ocean Conference dan the UNEP Global Partnership on Marine Litter.
“Indonesia memiliki rencana aksi nasional penanganan sampah laut dan mengurangi limbah plastik hingga 70% pada tahun 2025 untuk menargetkan beberapa masalah spesifik utama dalam pengelolaan sampah laut," ujar Sjarief.
Ia mengatakan, rencana aksi nasional penanganan sampah laut ini tertuang dalam Peraturan Presiden 83/2018. Diharapkan, program tersebut bisa meningkatkan kapasitas pemantauan sampah di laut yang berujung pada efektivitas dan efisiensi penanganan masalah sampah laut.
“Saat ini Indonesia masih memerlukan kajian dan analisis lapangan terkait jumlah sampah, terutama sampah plastik di laut dalam rangka solusi masalah sampah laut di Indonesia untuk mendukung target TPB atua SDGs tahun 2030," pungkasnya.
