KPU Pastikan Pilkada 2020 Independen Meski Kepercayaan Publik Menurun

Kasus dugaan korupsi yang menyeret eks Komisioner KPU Wahyu Setiawan berdampak besar kepada tingkat kepercayaan publik kepada lembaga penyelenggara pemilu.

Ketua KPU Arief Budiman mengakui bahwa survei tentang tingkat kepercayaan publik kepada KPU menurun dari tahun-tahun sebelumnya.

"Kalau dulu kepercayaannya itu selalu di atas 80 persen. Yang terakhir saya baca di beberapa tempat itu menurun, tapi masih di atas 70 persen," kata Arief Budiman saat ditemui di kantornya, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (18/2).

Namun demikian, hasil survei tersebut bukan berarti menyurutkan integritas seluruh pimpinan dan staf KPU serta KPU Daerah.

Sebab, ditegaskan Arief Budiman, kasus korupsi Wahyu Setiawan tidak ada hubungannya dengan kebijakan-kebijakan yang akan dikeluarkan oleh KPU.

"Artinya kebijakan yang sudah dibuat oleh KPU itu sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan," sebut Arief Budiman.

Adapun untuk terus memupuk integritas di seluruh jajaran KPU, Arief Budiman telah melakukan sosialisasi dengan pengurusnya, baik di tingkat pusat maupun daerah.

"Kami sudah melakukan itu dengan cara membuat pertemuan nasional kemarin, seluruh ketua, anggota, sekretaris KPU provinsi kita undang," terangnya.

Beberapa hal yang disampaikannya pada saat pertemuan itu adalah, bekerja secara transparan dengan membuka akses seluas-luasnya kepada publik.

Kedua, bekerja secara profesional, dalam arti memahami secara utuh penyelenggaran pemilu, khususnya pemilu kepala daerah (Pilkada) serentak 2020 yang akan dilangsungkan pada 23 September di 270 daerah.

Terakhir, memastikan pekerjaan yang dilakukan tidak menyalahi aturan perundang-undangan yang berlaku.