Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Diyakini Surplus, Puan Maharani: Dasarnya Apa?

Pemerintah diminta menjelaskan secara gamblang mengenai iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS) Kesehatan yang tetap dinaikkan meski menuai beragam protes dari masyarakat.

Hal itu disampaikan Ketua DPR RI, Puan Maharani dalam rapat gabungan kedua antara DPR dan pemerintah mengenai BPJS Kesehatan di Komplek Parlemen, Jakarta, Selasa (18/2).

“Sekarang saya bagian dari DPR, karenanya saya meminta kepada pemerintah untuk bisa menjelaskan dan memberikan masukan secara langsung terkait dengan hal-hal yang sudah diputuskan,” ujar Puan Maharani yang sebelumnya menjabat Menteri PMK saat rapat gabungan pertama.

Pada dasarnya, puan menjelaskan keputusan Peraturan Presiden 75/2019 yang disetujui pada Oktober 2019 dan berakhir pemberlakukan kenaikan iuran BPJS Kesehatan per tanggal 1 Januari 2020 kemarin merupakan keputusan bersama, bukan keputusan per kementerian.

“Karenanya, saat di rapat komisi IX, Kemenkes menyatakan menyetujui. BPJS bahkan menyatakan akan bisa menutup kenaikan iuran dengan surplus. Sebagai orang yang pernah berada di pemerintah, saya kemudian mempertanyakan, dasarnya apa?” tegasnya.

Puan merasa bingung dengan pernyataan pemerintah yang mengaku BPJS Kesehatan akan surplus jika iuran semua kelas dinaikkan. Oleh karenanya, pihaknya meminta agar pemerintah tidak sembarang dalam mengambil keputusan.

“Saya juga minta kepada pemerintah tidak asal mengambil keputusan tanpa melihat kesimpulan yang lalu. Pemerintahan sekarang itu juga harus memahami apa yang sudah dilakukan periode lalu, begitu juga di DPR,” urainya.

Ketua DPP PDIP ini memahami apa yang menjadi keluh kesah anggota dewan dalam kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Menurut Puan, masalah kenaikan BPJS Kesehatan tidak bisa hanya dengan melihat satu dua persoalan.

"Semangat yang kita harapkan adalah bagaimana sistem jaminan sosial kesehatan itu betul-betul sehat. Sehat luar dalam, bukan hanya pelayanan, tapi sehat juga di dalamnya," tandasnya.