Berita

Saan Mustopa/Net

Politik

Saan Mustopa: Putra Pak Surya Paloh Cuma Satu, Partai Lain Banyak Banget

SELASA, 18 FEBRUARI 2020 | 15:56 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Sekertaris Fraksi Partai Nasdem DPR, Saan Mustopa tidak terima partainya disebutkan sebagai partai paling terpapar dinasti politik, seperti riset Nagara Institute.

Pasalnya, masih ada partai politik lain yang dinilai lebih oligarkis dan terpapar dinasti politik.

Diketahui, Nagara Institute merupakan lembaga riset baru besutan politisi Nasdem, Akbar Faizal.


"Terpapar dinasti politik dari mana? Tidak ada, partai Nasdem itu partai yang terbuka dan transparan," tegas Saan Mustopa, di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (18/2).

Menurut dia, Ketua Umum Nasdem Surya Paloh tidak mempraktikkan dinasti politik di Indonesia. Hal itu justru berbeda dengan parpol lain yang cenderung mengarah pada upaya dinasti politik.

"Tidak ada juga dinasti. Putranya Pak Surya Paloh cuma satu, dan ada kepengurusan di DPP hal yang wajar saja. Kita lihat juga di partai lain kan lebih banyak banget. Bahkan menjadi inti-intinya. Di sini (Nasdem) kan cuma jadi salah satu ketua," tegas Wakil Ketua Komisi II DPR ini.

Selain itu, Saan Mustopa menilai Akbar Faizal sedianya bisa menilai bahwa tidak ada dinasti politik di Partai Nasdem.

"Searusnya Pak Akbar Faizal bisa merasakan sendiri bagaimana Partai Nasdem itu memberikan semua kesempatan kepada semua putra-putri terbaik yang ada di pusat maupun daerah, tanpa melihat asal usul, latar belakang," tuturnya.

Lebih lanjut, Saan Mustopa justru mempertanyakan metodologi hingga kredibilitas lembaga riset besutan Akbar Faizal itu. Sebab, diyakininya tidak sesuai dengan realitas yang terjadi di Partai Nasdem.

"Menurut saya kalau memang hasil surveinya seperti itu kita perlu pertanyakan metodologi surveinya, harus dikaji ulang. Apalagi ini kan lembaga baru yang kita belum tahu kredibilitas lembaganya," tandasnya.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

Pelindo Dukung Konsolidasi Logistik BUMN Perkuat Integrasi Rantai Pasok Nasional

Kamis, 02 Juli 2026 | 00:16

Indonesia Harus Tegas Tolak LGBT!

Kamis, 02 Juli 2026 | 00:08

Catatan HUT ke-80 Polri

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:40

Bobby Nasution Pulangkan Kontingen Pesparawi Sumut dari Manokwari dengan Biaya Talangan

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:20

Ekodiplomasi di antara Geopolitik dan Kedaulatan Konservasi Indonesia

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:01

Danantara Sedang Membersihkan Warisan Lama BUMN

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:00

Hibah KNPI Kabupaten Bogor Menuai Polemik di Tengah Konflik Internal

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:00

Ketua MPR Bicara Islam Toleran dan Persatuan saat Bertemu Grand Mufti Uzbekistan

Rabu, 01 Juli 2026 | 22:55

Papua Harus Dibangun Tanpa Kehilangan Manusianya

Rabu, 01 Juli 2026 | 22:45

DPR Minta Transparansi Rencana Pengadaan Rudal BrahMos

Rabu, 01 Juli 2026 | 22:44

Selengkapnya