Berita

Syarief Hasan/Net

Politik

Pemerintah Wacanakan Pensiun ASN Dapat Rp 1 Miliar, Pimpinan MPR: Uangnya Dari Mana?

SELASA, 18 FEBRUARI 2020 | 12:35 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Tjahjo Kumolo mengusulkan aparatur sipil negara mendapatkan dana pensiun sebesar Rp.1 miliar.

Usulan itu mendapat respons dari Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Syarief Hasan. Menurutnya, usulan tersebut susah diwujudkan.

"Uangnya dari mana? He he. Ekonomi lagi susah, pajak lagi di luar target. Uangnya dari mana itu ya?" ujar Syarief Hasan, di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/2).


Menteri Tjahjo telah konsultasi dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani mengenai hal tersebut, namun Pimpinan MPR ini meminta agar pemerintah berkonsultasi dengan DPR mengenai usulan tersebut.

"Itukan harus konsuktasi sama DPR," ucapnya.

Syarief Hasan menambahkan, di tengah ekonomi Indonesia yang sedang carut-marut, usulan Tjahjo mengenai hal tersebut tidak mungkin dikabulkan.

"Sekarang uangnya darimana? Dari pinjaman. Debt rasio naik lagi. Sekarang saja sudah 30 persen atau mau 31 persen. Minjem itu pakai yang produktif," tegasnya.

Menurutnya, pemerintah boleh saja melakukan pinjaman dengan prinsip menyejahterakan agar para pensiunan ASN bisa produktif, namun kembali lagi dengan dana Rp 1 miliar perlu dikaji ulang.

"Itu juga meningkatkan ekonomi tetapi persoalannya sekarang, untuk memberikan sebesar Rp 1 miliar itu uangnya dari mana?" sebut Syarief Hasan lagi.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

Pelindo Dukung Konsolidasi Logistik BUMN Perkuat Integrasi Rantai Pasok Nasional

Kamis, 02 Juli 2026 | 00:16

Indonesia Harus Tegas Tolak LGBT!

Kamis, 02 Juli 2026 | 00:08

Catatan HUT ke-80 Polri

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:40

Bobby Nasution Pulangkan Kontingen Pesparawi Sumut dari Manokwari dengan Biaya Talangan

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:20

Ekodiplomasi di antara Geopolitik dan Kedaulatan Konservasi Indonesia

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:01

Danantara Sedang Membersihkan Warisan Lama BUMN

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:00

Hibah KNPI Kabupaten Bogor Menuai Polemik di Tengah Konflik Internal

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:00

Ketua MPR Bicara Islam Toleran dan Persatuan saat Bertemu Grand Mufti Uzbekistan

Rabu, 01 Juli 2026 | 22:55

Papua Harus Dibangun Tanpa Kehilangan Manusianya

Rabu, 01 Juli 2026 | 22:45

DPR Minta Transparansi Rencana Pengadaan Rudal BrahMos

Rabu, 01 Juli 2026 | 22:44

Selengkapnya