Berita

Syarief Hasan/Net

Politik

Pemerintah Wacanakan Pensiun ASN Dapat Rp 1 Miliar, Pimpinan MPR: Uangnya Dari Mana?

SELASA, 18 FEBRUARI 2020 | 12:35 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Tjahjo Kumolo mengusulkan aparatur sipil negara mendapatkan dana pensiun sebesar Rp.1 miliar.

Usulan itu mendapat respons dari Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Syarief Hasan. Menurutnya, usulan tersebut susah diwujudkan.

"Uangnya dari mana? He he. Ekonomi lagi susah, pajak lagi di luar target. Uangnya dari mana itu ya?" ujar Syarief Hasan, di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/2).


Menteri Tjahjo telah konsultasi dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani mengenai hal tersebut, namun Pimpinan MPR ini meminta agar pemerintah berkonsultasi dengan DPR mengenai usulan tersebut.

"Itukan harus konsuktasi sama DPR," ucapnya.

Syarief Hasan menambahkan, di tengah ekonomi Indonesia yang sedang carut-marut, usulan Tjahjo mengenai hal tersebut tidak mungkin dikabulkan.

"Sekarang uangnya darimana? Dari pinjaman. Debt rasio naik lagi. Sekarang saja sudah 30 persen atau mau 31 persen. Minjem itu pakai yang produktif," tegasnya.

Menurutnya, pemerintah boleh saja melakukan pinjaman dengan prinsip menyejahterakan agar para pensiunan ASN bisa produktif, namun kembali lagi dengan dana Rp 1 miliar perlu dikaji ulang.

"Itu juga meningkatkan ekonomi tetapi persoalannya sekarang, untuk memberikan sebesar Rp 1 miliar itu uangnya dari mana?" sebut Syarief Hasan lagi.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

KPK Panggil PNS dan Karyawan Swasta di Kasus Gratifikasi Mantan Sekjen MPR

Rabu, 01 Juli 2026 | 14:21

Kapolda Riau: Penghargaan Nugraha Sakanti Prestasi Seluruh Personel

Rabu, 01 Juli 2026 | 14:20

Mahfud MD Ajak Masyarakat Tetap Cintai Polri Seburuk Apa Pun Kinerjanya

Rabu, 01 Juli 2026 | 14:16

KPK Panggil Sejumlah Pejabat Imigrasi di Kasus Pemerasan Silmy Karim

Rabu, 01 Juli 2026 | 14:10

KPK Masih Periksa Bupati Kuansing Suhardiman Amby

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:48

Audit Dugaan Penyimpangan Impor Sianida PPI, KPK dan BPKP Didesak Turun Tangan

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:39

Komisi I DPR Ungkap Alasan Draf RUU KKS Belum Dibuka ke Publik

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:35

Bos Maktour yang Juga Mertua Dito Ariotedjo Dipanggil KPK

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:21

Masih Penyesuaian Sistem, Pajak Olshop di Marketplace Berlaku Mulai 1 Agustus

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:16

Prabowo Layak Dicontoh Bagi Siapa Pun yang Ingin Jadi Presiden

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:01

Selengkapnya