Berita

Sekretaris Kabinet, Pramono Anung/Net

Politik

Pengamat: Pernyataan Pramono Larang Jokowi Ke Kediri Cenderung Rasis Budaya

SENIN, 17 FEBRUARI 2020 | 22:32 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Secara kultural, selalu ada hal klenik dalam praktik politik di Indonesia.

Begitu disampaikan pengamat politik dari Indonesia Political Opinion, Dedi Kurnia Syah dalam menagggapi pernyataan Sekretaris Kabinet, Pramono Anung yang melarang Presiden Jokowi ke Kediri karena takut lengser.

Namun demikian, kultur klenik tersebut tak serta-merta menjadi dasar utama Sekretaris Kabinet melarang agenda kunjungan seorang presiden.


“Tetapi kondisi itu tidak bijak jika dijadikan rujukan utama, terlebih proses politik kita sudah by system, tidak bisa hanya sebab datang ke Kediri lalu menyebabkan Presiden lengser, pikiran semacam itu seharusnya tidak keluar dari pejabat publik,” ucap Dedi kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (17/2).

Sebaliknya, pernyataan Pramono tersebut justru bisa berpotensi menjadi masalah baru lantaran melarang seorang kepala negara yang sudah sejatinya mengunjungi daerah pemerintahannya.

“Pramono punya potensi rasis budaya, di mana masyarakat Kediri ia anggap ancaman dalam perspektif mistis. Padahal pejabat publik seharusnya tidak demikian,” ujarnya.

Oleh karenanya, pihaknya menyanagkan narasi yang dibangun pembantu presiden yang seakan-akan lebih percaya pada hal-hal yang berbau mistis.

“Sangat disayangkan pernyataan itu. Andai benar presiden lengser setelah berkunjung ke satu daerah, satu-satunya alasan tentu karena presiden tidak lagi diharapkan publik, bukan hal mistis,” tandasnya.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

KPK Panggil PNS dan Karyawan Swasta di Kasus Gratifikasi Mantan Sekjen MPR

Rabu, 01 Juli 2026 | 14:21

Kapolda Riau: Penghargaan Nugraha Sakanti Prestasi Seluruh Personel

Rabu, 01 Juli 2026 | 14:20

Mahfud MD Ajak Masyarakat Tetap Cintai Polri Seburuk Apa Pun Kinerjanya

Rabu, 01 Juli 2026 | 14:16

KPK Panggil Sejumlah Pejabat Imigrasi di Kasus Pemerasan Silmy Karim

Rabu, 01 Juli 2026 | 14:10

KPK Masih Periksa Bupati Kuansing Suhardiman Amby

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:48

Audit Dugaan Penyimpangan Impor Sianida PPI, KPK dan BPKP Didesak Turun Tangan

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:39

Komisi I DPR Ungkap Alasan Draf RUU KKS Belum Dibuka ke Publik

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:35

Bos Maktour yang Juga Mertua Dito Ariotedjo Dipanggil KPK

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:21

Masih Penyesuaian Sistem, Pajak Olshop di Marketplace Berlaku Mulai 1 Agustus

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:16

Prabowo Layak Dicontoh Bagi Siapa Pun yang Ingin Jadi Presiden

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:01

Selengkapnya