Berita

Saleh Partaonan Daulay/Net

Politik

PAN: Secara Politis Tidak Mungkin Ada Mau Lengserkan Jokowi

SENIN, 17 FEBRUARI 2020 | 12:16 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Sekretaris Kabinet, Pramono Anung tidak tepat melarang Presiden Joko Widodo berkunjung ke Kota Kediri, Jawa Tengah. Menteri PDI itu percaya Kediri sebagai daerah angker untuk presiden.

Wakil Ketua Fraksi PAN DPR RI, Saleh Partaonan Daulay, mengatakan, pernyataan Pramono Anung itu mestinya tidak perlu disampaikan ke publik.

Sebab, tidak ada argumen sosiologis, politis, akademis, dan religius yang dapat memperkuat asumsi itu. Bahkan, pernyataan itu dapat menimbulkan kegalauan di tengah masyarakat.


"Kediri itu ya sama dengan DKI Jakarta. Siapa pun boleh datang berkunjung. Saya tidak percaya akan dugaan mistis seperti itu," kata Saleh Daulay, Senin (17/2).

Mantan ketua umum PP Pemuda Muhammadiyah ini menyebutkan, situasi politik tanah air sangat stabil. Presiden Jokowi juga didukung masyoritas partai politik.

Tidak hanya itu, ada banyak kelompok masyarakat yang mendukung dan membantu Jokowi. Dengan demikian, secara politis rasanya tidak mungkin ada yang mau melengserkan Jokowi.

"Dan tidak mudah loh untuk melengserkan presiden. Ada banyak persyaratan konstitusional yang harus dipenuhi. Dengan persyaratan itu, rasanya sulit sekali," ujar Saleh Daulay.

Dia pun menduga, Pramono Anung agak sedikit bercanda ketika menyatakan hal itu. Bisa saja, dia sedang meminta maaf atas ketidakhadiran Presiden. Lalu disampaikan semacam candaan seperti itu.

"Itu hanya canda saja kali ya. Saya belum melihat dan mendengar langsung pernyataannya. Tapi saya berharap itu hanya sebatas candaan saja," demikian Saleh Daulay.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

KPK Panggil PNS dan Karyawan Swasta di Kasus Gratifikasi Mantan Sekjen MPR

Rabu, 01 Juli 2026 | 14:21

Kapolda Riau: Penghargaan Nugraha Sakanti Prestasi Seluruh Personel

Rabu, 01 Juli 2026 | 14:20

Mahfud MD Ajak Masyarakat Tetap Cintai Polri Seburuk Apa Pun Kinerjanya

Rabu, 01 Juli 2026 | 14:16

KPK Panggil Sejumlah Pejabat Imigrasi di Kasus Pemerasan Silmy Karim

Rabu, 01 Juli 2026 | 14:10

KPK Masih Periksa Bupati Kuansing Suhardiman Amby

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:48

Audit Dugaan Penyimpangan Impor Sianida PPI, KPK dan BPKP Didesak Turun Tangan

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:39

Komisi I DPR Ungkap Alasan Draf RUU KKS Belum Dibuka ke Publik

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:35

Bos Maktour yang Juga Mertua Dito Ariotedjo Dipanggil KPK

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:21

Masih Penyesuaian Sistem, Pajak Olshop di Marketplace Berlaku Mulai 1 Agustus

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:16

Prabowo Layak Dicontoh Bagi Siapa Pun yang Ingin Jadi Presiden

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:01

Selengkapnya