Berita

Presiden Joko Widodo/Net

Politik

Eks Jubir Gus Dur: Pantangan Penguasa Itu ‘Ke Diri’, Bukan Kediri

SENIN, 17 FEBRUARI 2020 | 08:20 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Kediri, Jawa Timur, tengah ramai jadi perbincangan publik. Topik yang disoroti adalah masalah klenik wilayah yang diapit Gunung Kelud dan Gunung Liman itu.

Klenik itu bahkan disampaikan pejabat negara. Adalah Sekretaris Kabinet, Pramono Anung yang memulai. Tepatnya saat berkunjung ke Ponpes Lirboyo Kediri.

Mantan Sekretaris Jenderal PDIP itu mengaku telah melarang Presiden Joko Widodo pergi ke Kediri lantaran khawatir akan lengser pasca berkunjung. Dia mencontohkan peristiwa yang terjadi pada Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid (Gus Dur) yang lengser pasca ke Kediri.


Manatan Jurubicara Gus Dur, Adhie Massardi membantah. Menurutnya, Gus Dur lengser bukan karena ke Kediri melainkan karena kepentingan politik. Baca: Gus Dur Lengser Murni Akibat Konflik Politik Dengan Megawati, Bukan Karena Ke Kediri.

Terlepas dari itu, dia ingin meluruskan klenik yang dipercaya Pramono Anung tersebut. Menurutnya, bukan Kediri yang jadi pantangan penguasa, melainkan “ke diri”.

“Ke diri, bukan Kediri (kota) yang jadi pantangan bagi penguasa,” terangnya kepada redaksi, Senin (17/2).

Artinya, urai Adhie Massardi, kekuasaan jangan hanya untungkan “ke diri” dan kelompok saja. Tapi harus berorientasi ke rakyat.

“Apalah artinya kekuasaan jika bukan buat sejahterakan (rakyatnya),” tutupnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Koperasi Harus Saling Berkolaborasi Perbesar Dampak Ekonomi

Jumat, 10 April 2026 | 22:20

Presiden Harus Ganti Gus Ipul Demi Sukses Muktamar NU

Jumat, 10 April 2026 | 22:14

Demonstran: MK Harus Jaga Marwah dan Jangan Takut Tekanan

Jumat, 10 April 2026 | 22:06

Pimpinan Baru Ombudsman RI Bertekad Kawal Asta Cita dan Perkuat Pengawasan Publik

Jumat, 10 April 2026 | 22:02

Teddy Bantah Isu RI Kaos, BBM Subsidi Tak Naik Jadi Bukti

Jumat, 10 April 2026 | 21:43

Breaking News: KPK OTT Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo

Jumat, 10 April 2026 | 21:38

Reshuffle Menteri Prabowo Jangan Tebang Pilih

Jumat, 10 April 2026 | 21:16

Dihantam Gelombang Mundur, PKN: Mati Satu Tumbuh Seribu

Jumat, 10 April 2026 | 21:02

Perlu Peraturan Pemerintah Baru Demi Lindungi 64 Juta UMKM di Era Digital

Jumat, 10 April 2026 | 20:48

TNI Digeber Lewat Bimtek Ketahanan Pangan

Jumat, 10 April 2026 | 20:44

Selengkapnya