Berita

Ekonom senior Rizal Ramli/RMOL

Politik

Gawat! Menurut RR, Pemerintah Kembali Ulangi Kebiasaan Buruk Saat Krisis 1998

MINGGU, 16 FEBRUARI 2020 | 19:21 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Ada kebiasaan buruk pejabat di masa krisis ekonomi tahun 1997-1998 yang kini kembali dilakukan pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Kebiasan yang dimaksud adalah penolakan realita atau self denial terhadap bobroknya perekonomian negara.

Menurut ekonom senior DR. Rizal Ramli, kebiasaan tersebut setidaknya sudah terlihat selama dua tahun terakhir.


RR, begitu Rizal Ramli kerap disapa, menceritakan bagaimana pengalamannya saat pemerintah mengabaikan pandangannya mengenai perkiraan krisis ekonomi yang akan menimpa Indonesia 1997-1998.

Saat itu, tepatnya bulan Oktober 1996, pandangan RR diterbitkan dalam perkiraan 'Econit’s Economic Outlook 1977' bahwa ekonomi Indonesia bakal mengalami krisis 1997/1998.

Namun pandangan satu-satunya ekonom yang memperkirakan krisis ekonomi 1998 dalam dua tahun sebelum terjadi ini dibantah mentah-mentah oleh sejumlah analis dalam negeri maupun luar negeri.

"Perkiraan RR berdasarkan utang swasta yang kelewatan, defisit current account besar, overvaluasi rupiah dan kelemahan struktural dalam perbankan Indonesia. Namun akhirnya krisis ekonomi Indonesia 1997/98 menjadi krisis terbesar di Asia, ekonomi Indonesia anjlok dari rata-rata 6% pertahun menjadi -12,9% di tahun 1998," kata Rizal Ramli dalam keterangannya kepada redaksi yang juga diunggah di akun Twitternya, Minggu (16/2).

Saat itu, jelasnya, para pejabat ekonomi Indonesia selalu menolak realita atau self denial dengan selalu mengatakan bahwa fundamental ekononomi RI bagus.

Kini, kebiasaan pemerintah yang berkilah itu kembali dilihat oleh mantan Menko Perekonomin ini.

"Dua tahun terakhir, pejabat-pejabat Indonesia mengulang kebiasaan buruk self-denial (menolak kenyataan) bahwa kondisi ekonomi semakin memburuk, tanpa kemampuan melakukan inovasi dan terobosan kebijakan untuk turn-around. Kita dapat menghindari krisis, tapi tidak dengan cara-cara lama Pak Jokowi," tandasnya.

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

Pakai Jaket Gojek Mulyono di Sidang Pledoi, Nadiem Ingin Seret Jokowi?

Rabu, 03 Juni 2026 | 05:18

UPDATE

BNI Ingatkan Nasabah, Waspada Modus Penipuan BNIdirect

Sabtu, 13 Juni 2026 | 16:06

Diduga Palsukan KTA, Sekjen dan Waketum PPP Dipolisikan

Sabtu, 13 Juni 2026 | 15:47

DPR Nilai Dukungan Publik terhadap Program MBG Tetap Kuat Meski Diterpa Kasus Korupsi

Sabtu, 13 Juni 2026 | 15:09

Seleksi Pejabat Kemenag Kini Makin Ketat, Rekam Jejak Jadi Penentu

Sabtu, 13 Juni 2026 | 15:04

Soal Protes Kenaikan BBM, DPR Ingatkan Harga di Indonesia Masih Relatif Murah

Sabtu, 13 Juni 2026 | 14:34

Program Padat Karya Jaga Daya Beli Masyarakat

Sabtu, 13 Juni 2026 | 14:29

Kejagung: Motor Listrik MBG Bukan untuk Disita, Tapi Segera Disalurkan

Sabtu, 13 Juni 2026 | 14:24

LEMIGAS dan Pertagas Resmi Berkolaborasi di Proyek Cisem II

Sabtu, 13 Juni 2026 | 13:55

Fernando Emas: Waspada Reformasi 1998 Jilid II

Sabtu, 13 Juni 2026 | 13:51

Bank Mandiri Siapkan Rp1,95 Triliun untuk Lunasi Green Bond Seri A

Sabtu, 13 Juni 2026 | 13:33

Selengkapnya