Ahli Tata Negara: Jangan Sampai Wacana Amandemen UUD 1945 Hanya Untuk Kepentingan Elite

Wacana amandeman UUD 1945 dan menghidupkan kembali Garis Besar Haluan Negara (GBHN) diharapkan dilakukan dengan kajian sangat mendalam agar terhindar stigma kepentingan elite politik.

Salah satu yang harus dilakukan adalah dengan melibatkan para ahli di bidangnya.

"Kalau memang mau melakukan perubahan, kita kaji secara komprehensif dari berbagai aspek. Nah oleh karena itu undang dari berbagai kalangan sesuai dengan paparan dan bidangnya," ucap ahli hukum tata negara, Prof. Juanda saat diskusi Crosscheck di Upnormal Coffe, Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Minggu (16/2).

Menurutnya, wacana yang bergulir di Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR RI) itu bukanlah perkara kecil. Ia pun berharap hal itu bukan sekadar wacana yang dipenuhi dengan unsur kepentingan elite politik.

"Jangan sampai nanti terus bergulir bahwa wacana amandemen sekadar wacana kepentingan politik elite. Mari kita lihat, lakukanlah secara benar, di negara hukum ada namanya komisi konstitusi, enggak tahu sekarang difungsikan lagi atau tidak," katanya.