Berita

Pemerintah harus siap menyambut bonus demografi/Istimewa

Politik

Pemerintah Kembali Diingatkan Soal Bonus Demografi

SABTU, 15 FEBRUARI 2020 | 23:34 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Bonus demografi yang sudah diambang mata harus bisa dimanfaatkan dengan maksimal. Sehingga tercipta sumber daya manusia (SDM) unggul yang menguasai sains dan teknologi.

Karena itu Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Perkumpulan Gerakan Kebangsaan (DPP PGK), Bursah Zarnubi, mengingatkan kembali pemerintah soal bonus demografi. Menurut Bursah, bonus demografi ini harus mampu dimanfaatkan sebaik-baiknya.

"Saya selalu menggaungkan dan menggelorakan anak-anak muda itu aset masa depan bangsa, menggerakkan perubahan karena itu anak muda sangat penting di dalam perubahan bangsa-bangsa di dunia, terutama di Indonesia," ujar Bursah saat memberikan pengantar diskusi bertajuk "Peran Pemuda Sebagai Tulang Punggung Pemanfatan Bonus Demografi, Tantangan dan Peluang Ekonomi dalam Menyongsong Indonesia Emas pada Tahun 2045" di kantor PGK, Jakarta Selatan, Sabtu (15/2).


Menurut Bursah, Indonesia harus bisa seperti negara-negara lain yang berhasil memanfaatkan bonus demografi.

"Contoh Jepang. Di tengah penurunan angkatan kerja tapi ekonominya tumbuh mengagumkan. Ini yang perlu dicatat oleh ahli ekonomi. Pertumbuhan ekonomi Jepang mengagumkan, bahkan mengalahkan Amerika," jelas Bursah.

Menurut Bursah, ada 92 juta anak muda (milenial) dalam bonus demografi. Milenial ini  dirumuskan oleh William Straus dan Neil Howe, yang menempatkan anak-anak muda yang lahir pada awal  tahun 80-an sampai awal 2000-an. Kini usia mereka mulai 17 sampai 40 tahun.

"Ini lebih dari separuh struktur bonus demografi kita," tegas Bursah. "Dan pada 2050 akan nomor 4 di dunia dengan PDB 10.500 miliar dolar AS. Sementara pada 2030 Nomor 8 di dunia dengan PDB lebih kurang 5,25 miliar dolar AS."

Peluang Indonesia tersebut, menurut Bursah, akan menjadi kenyataan karena jumlah penduduk Indonesia yang mencapai ratusan juta, yang pada 2050 mendatang populasinya akan mencapai 350 juta. Begitu juga dengan luas wilayah dan sumber daya alam yang memungkinkan Indonesia menjadi negara superpower.

"Jadi kita akan menjadi superpower. Tentu ada asumsi, misalnya pertumbuhan ekonomi kita stabil, bagus kalau lompatannya sampai 10 persen. Ini akan mengurangi banyak pengangguran, tingkat produksi kita tinggi, dan pemerintah bisa melaksanakan pemerataan," jelas Bursah.

Selain jumlah populasi dan SDA, Bursah juga mengingatkan soal persatuan dan kesatuan anak bangsa dalam bonus demografi. Menurut dia, jika tidak ada persatuan maka pertumbuhan ekonomi akan menjadi pelambatan dan gangguan.

"Maka anak-anak muda akan sangat menentukan masa depan sejarah Indonesia karena di situ mereka berada. Tanpa tanggungjawab milenial bangsa ini enggak akan kemana-mana. Tanpa tanggung jawab milenial dalam meningkatkan iptek bangsa ini enggak akan kemana-mana," ujarnya.

"Jadi kita akan menghadapi situasi sulit kalau kita tak memiliki optimisme, tidak memiliki kemampuan untuk memajukan SDM, khususnya sains dan teknologi. Ini harus dipahami anak-anak muda. Anak-anak muda harus memikul tanggungjawab masa depan bangsa. Karena itu, saya ingatkan generasi muda harus menguasai sains dan teknologi," tandasnya.

Untuk diketahui, peserta diskusi ini adalah aktivis pergerakan, aktivis mahasiswa, BEM, dan pimpinan organisasi kepemudaan. Hadir juga Presiden Pemuda Asia-Afrika, Beni Pramula. 

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

KPK Panggil PNS dan Karyawan Swasta di Kasus Gratifikasi Mantan Sekjen MPR

Rabu, 01 Juli 2026 | 14:21

Kapolda Riau: Penghargaan Nugraha Sakanti Prestasi Seluruh Personel

Rabu, 01 Juli 2026 | 14:20

Mahfud MD Ajak Masyarakat Tetap Cintai Polri Seburuk Apa Pun Kinerjanya

Rabu, 01 Juli 2026 | 14:16

KPK Panggil Sejumlah Pejabat Imigrasi di Kasus Pemerasan Silmy Karim

Rabu, 01 Juli 2026 | 14:10

KPK Masih Periksa Bupati Kuansing Suhardiman Amby

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:48

Audit Dugaan Penyimpangan Impor Sianida PPI, KPK dan BPKP Didesak Turun Tangan

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:39

Komisi I DPR Ungkap Alasan Draf RUU KKS Belum Dibuka ke Publik

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:35

Bos Maktour yang Juga Mertua Dito Ariotedjo Dipanggil KPK

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:21

Masih Penyesuaian Sistem, Pajak Olshop di Marketplace Berlaku Mulai 1 Agustus

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:16

Prabowo Layak Dicontoh Bagi Siapa Pun yang Ingin Jadi Presiden

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:01

Selengkapnya