Berita

Edhy Baskoro Yudhoyono (kanang) saat bertandang ke KEK Bitung/Ist

Nusantara

Kunjungi KEK Bitung, Ibas Usul Pemprov Sulut Rancang Investment Summit Untuk Undang Investor

SABTU, 15 FEBRUARI 2020 | 21:36 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Edhie Baskoro Yudhono mengapresiasi progres pembangunan yang ditunjukkan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Bitung, Sulawesi Utara.

Putra Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu mengusulkan agar Pemerintah Provinsi Sulut bisa merancang "Investment Summit" untuk mengundang para investor untuk menanamkan modalnya di KEK Bitung.

Selain itu politisi Demokrat ini menyarankan agara KEK Bitung terintegrasi dengan era Industri 4.0.


“KEK Bitung harus bisa terintegrasi dengan Industri 4.0, agar kawasan ini bisa terbuka dengan ‘global supply chains’. Kita ingin KEK Bitung ini mendunia, sehingga investor bisa datang dan berinvestasi di KEK Bitung,” katanya usai meninjau langsung KEK Bitung, Sulut beberapa saat lalu.

Dalam kunjungan itu, politisi Demokrat itu turut dampingi Wakil Gubernur Sulut Stevan Kandouw, Wakil Wali Kota Bitung, Ketua Bappeda Sulut, dan jajaran Kantor Administrator KEK.

Pria yang akrab disapa Ibas ini menekankan bahwa semua persoalan dan kendala yang dihadapi KEK Bitung saat ini, harus diselesaikan.

“Jangan sampai KEK Bitung menjadi troublemaker bagi para investor. Kami yakin kita bisa duduk bersama untuk menyelesaikan masalah dan kendala yang masih dihadapi oleh KEK Bitung. Termasuk masalah pembiayaan, pembebasan lahan dan regulasi,” optimis Ibas.
 
Pada kesempatan yang sama Wakil Gubernur Sulut Stevan Kandouw menjelaskan, KEK Bitung memiliki potensi ekonomi yang sangat besar, bahkan saat ini sudah ada kurang lebih 35 investor yang siap berinvestasi di KEK Bitung.

Meski demikian, Stevan menyebutkan di tengah potensi ekonomi tersebut, KEK juga memiliki sejumlah kendala. Salah satu kendala terbesar adalah pembebasan lahan yang sepenuhnya belum selesai.

“Selain itu permasalahan regulasi yang masih cukup menghambat, contohnya perizinan ekspor yang sepenuhnya masih menjadi kewenangan pusat. Pentingnya kepastian hukum bagi kami ‘point of no return’, yang diharapkan Badan Anggaran DPR RI bisa memperjuangkan semua kendala yang ada di sini ke Pemerintah Pusat,” harap Stevan. 

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

UPDATE

PKS Minta Pemerintah Fokus Reformasi Kebencanaan, Bukan Merger Besar-Besaran

Kamis, 10 September 2026 | 10:25

Minyak Dunia Kembali Membara, Rupiah Tertekan ke Rp17.528 per Dolar AS

Kamis, 10 September 2026 | 10:10

Prabowo Bicara Masa Depan RI: 2050 Jadi Kekuatan Besar Dunia

Kamis, 10 September 2026 | 10:06

Usai Tiga Hari Ambruk, Harga Emas Antam Kembali Naik

Kamis, 10 September 2026 | 09:57

KPK Bidik Pemilik PT CMC dan Cara Dapat Proyek di Bengkulu

Kamis, 10 September 2026 | 09:39

Banding Kasus Penyiraman Air Keras, Imparsial: Status Tak Boleh Beri Jalur Hukum Khusus

Kamis, 10 September 2026 | 09:38

IHSG Dibuka Hijau, Investor Cermati Sentimen Global

Kamis, 10 September 2026 | 09:31

Mentan Amran Berduka, Tiga Petugas Pertanian Tewas Ditembak di Jayawijaya

Kamis, 10 September 2026 | 09:18

Prabowo Tekankan Pentingnya Persatuan dan Kerukunan dalam Demokrasi

Kamis, 10 September 2026 | 09:11

Bupati Lahat: Indonesia Terus Dukung Kemerdekaan Palestina

Kamis, 10 September 2026 | 09:04

Selengkapnya