Berita

Edhy Baskoro Yudhoyono (kanang) saat bertandang ke KEK Bitung/Ist

Nusantara

Kunjungi KEK Bitung, Ibas Usul Pemprov Sulut Rancang Investment Summit Untuk Undang Investor

SABTU, 15 FEBRUARI 2020 | 21:36 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Edhie Baskoro Yudhono mengapresiasi progres pembangunan yang ditunjukkan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Bitung, Sulawesi Utara.

Putra Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu mengusulkan agar Pemerintah Provinsi Sulut bisa merancang "Investment Summit" untuk mengundang para investor untuk menanamkan modalnya di KEK Bitung.

Selain itu politisi Demokrat ini menyarankan agara KEK Bitung terintegrasi dengan era Industri 4.0.


“KEK Bitung harus bisa terintegrasi dengan Industri 4.0, agar kawasan ini bisa terbuka dengan ‘global supply chains’. Kita ingin KEK Bitung ini mendunia, sehingga investor bisa datang dan berinvestasi di KEK Bitung,” katanya usai meninjau langsung KEK Bitung, Sulut beberapa saat lalu.

Dalam kunjungan itu, politisi Demokrat itu turut dampingi Wakil Gubernur Sulut Stevan Kandouw, Wakil Wali Kota Bitung, Ketua Bappeda Sulut, dan jajaran Kantor Administrator KEK.

Pria yang akrab disapa Ibas ini menekankan bahwa semua persoalan dan kendala yang dihadapi KEK Bitung saat ini, harus diselesaikan.

“Jangan sampai KEK Bitung menjadi troublemaker bagi para investor. Kami yakin kita bisa duduk bersama untuk menyelesaikan masalah dan kendala yang masih dihadapi oleh KEK Bitung. Termasuk masalah pembiayaan, pembebasan lahan dan regulasi,” optimis Ibas.
 
Pada kesempatan yang sama Wakil Gubernur Sulut Stevan Kandouw menjelaskan, KEK Bitung memiliki potensi ekonomi yang sangat besar, bahkan saat ini sudah ada kurang lebih 35 investor yang siap berinvestasi di KEK Bitung.

Meski demikian, Stevan menyebutkan di tengah potensi ekonomi tersebut, KEK juga memiliki sejumlah kendala. Salah satu kendala terbesar adalah pembebasan lahan yang sepenuhnya belum selesai.

“Selain itu permasalahan regulasi yang masih cukup menghambat, contohnya perizinan ekspor yang sepenuhnya masih menjadi kewenangan pusat. Pentingnya kepastian hukum bagi kami ‘point of no return’, yang diharapkan Badan Anggaran DPR RI bisa memperjuangkan semua kendala yang ada di sini ke Pemerintah Pusat,” harap Stevan. 

Populer

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

Gencatan Senjata Iran-AS Hampir Berakhir, Milisi Irak Siaga Penuh

Selasa, 21 April 2026 | 08:19

Dolar AS Terkoreksi: Investor Mulai Lepas Aset Safe-Haven

Selasa, 21 April 2026 | 08:06

Sinergi BNI dan Perempuan NTT: Mengubah Daun Lontar Menjadi Penggerak Ekonomi

Selasa, 21 April 2026 | 07:48

Tim Cook Mundur sebagai CEO Apple

Selasa, 21 April 2026 | 07:35

Refleksi 4 Tahun Prudential Syariah: Mengubah Paradigma Deteksi Dini Kanker

Selasa, 21 April 2026 | 07:27

Emas Dunia Masih Sulit Bangkit di Tengah Kenaikan Harga Minyak

Selasa, 21 April 2026 | 07:16

Kerja Sama Polri-PBB Pertegas Posisi RI dalam Misi Perdamaian Dunia

Selasa, 21 April 2026 | 07:10

Bursa Eropa Merah, Sektor Penerbangan Paling Terpukul

Selasa, 21 April 2026 | 07:05

Relawan Protes JK Asal Klaim soal Jokowi Presiden

Selasa, 21 April 2026 | 06:51

Politik Angka vs Realitas Ekologi: Sungai Tak Bisa Dipimpin Statistik

Selasa, 21 April 2026 | 06:29

Selengkapnya