Berita

Menko MAritim dan jajaran Menteri Kabinet Kerja saat berikan draf RUU Omnibus Law ke DPR/RMOL

Politik

Dicatut Jadi Tim Perumus RUU Omnibus Law, Ketum KASBI Layangkan Protes Ke Kemenko Perekonomian

SABTU, 15 FEBRUARI 2020 | 21:24 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Nining Elitos, selaku Ketua Umum Konfederasi Kongres Aliansi Buruh Indonesia (KASBI) merasa namanya telah dicatut oleh pemerintah lantaran disebut ikut berperan aktif pada perumusan Rancangan Undang Undang Cipta Kerja (RUU Ciptaker).

Wanita yang mengidolakan aktivis buruh perempuan mendiang Marsinah itu menegaskan bahwa dirinya tidak pernah dilibatkan dalam perumusan RUU Ciptaker tersebut.

"Kami sebagai organisasi serikat buruh, walaupun diklaim pihak pemerintah sudah diajak bicara, diundang, itu manipulasi yang dilakukan pemerintah," tegas Nining Elitos di sela-sela acara diskusi publik bertajuk 'Mengusir Bala dari RUU Cilaka" di Kawasan Melawai, Blok M, Jakarta Selatan, Sabtu (15/2).


Nining Elitos menyatakan, KASBI secara tegas melayangkan surat protes terkait pertemuan yang diinisiasi oleh Kementerian Koordinator Perekonomian di Denpasar Bali beberapa waktu lalu.

"Kenapa? bukan hanya kita dicatut sebagai tim perumus. Tetapi, mulai apa yang mau disiapkan, konsepnya seperti apa, draf-ya seperti apa, kami tidak tahu," tegasnya lagi.

Lebih jauh, kata Nining Elitos, pihaknya telah melakukan kajian soal RUU Omnibus Law Cipta Kerja tersebut dan didapati sejumlah kejanggalan, antara lain soal Pasal-Pasal perlindungan bagi para pekerja dihapuskan.

Atas dasar itu, KASBI memandang RUU Omnibus Law Cipta Kerja tersebut hanya untuk kepentingan pemodal atau invstor dan mengabaikan nasib pekerja dan rakyat Indonesia.

"Kepentingan pemodal diberikan seluas-luasnya untuk mengeksploitasi manusianya, sumber daya alam kita, pasar kita. Itu yang kemudian akan terjadi," pungkasnya. 

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

KPK Panggil PNS dan Karyawan Swasta di Kasus Gratifikasi Mantan Sekjen MPR

Rabu, 01 Juli 2026 | 14:21

Kapolda Riau: Penghargaan Nugraha Sakanti Prestasi Seluruh Personel

Rabu, 01 Juli 2026 | 14:20

Mahfud MD Ajak Masyarakat Tetap Cintai Polri Seburuk Apa Pun Kinerjanya

Rabu, 01 Juli 2026 | 14:16

KPK Panggil Sejumlah Pejabat Imigrasi di Kasus Pemerasan Silmy Karim

Rabu, 01 Juli 2026 | 14:10

KPK Masih Periksa Bupati Kuansing Suhardiman Amby

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:48

Audit Dugaan Penyimpangan Impor Sianida PPI, KPK dan BPKP Didesak Turun Tangan

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:39

Komisi I DPR Ungkap Alasan Draf RUU KKS Belum Dibuka ke Publik

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:35

Bos Maktour yang Juga Mertua Dito Ariotedjo Dipanggil KPK

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:21

Masih Penyesuaian Sistem, Pajak Olshop di Marketplace Berlaku Mulai 1 Agustus

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:16

Prabowo Layak Dicontoh Bagi Siapa Pun yang Ingin Jadi Presiden

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:01

Selengkapnya