Wapres RI KH Maruf Amin saat hadiri Workshop nasional PPP/RMOL
Wakil Presiden RI KH. Maruf Amin menyinggung ideologi khilafah saat hadiri acara Workshop Nasional Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Sabtu (15/2).
Mantan Rois Am Pengurus besar Nahdlatul Ulama (PBNU) itu mengatakan, dalam memperjuangkan aspirasi umat, jangan hal-hal yang menyimpang dari Negara Kesatua Republik Indonesia (NKRI), misalnya khilafah.
“Kenapa khilafah itu apakah khilafah itu tidak Islami? Karena dulu ada khilafah Utsmaniyah, khilafah Abbasiyah tetapi tidak berarti Islami tidak khilafah jangan dibalik khilafah adalah Islami tapi Islami tidak berarti khilafah,†kata Maruf di Hotel Red Top, Pecenongan, Jakarta Pusat, Sabtu (15/2).
Menurutnya, negara-negara Islam tidak menganut sistem khilafah tapi menyebutnya sebagai mamlakah (kepemerintahan) seperti Saudi Arabia, Jordan, Kuwait, Qatar dan lain sebagainya.
Indonesia sendiri, lanjut Maruf, tidak bisa menggunakan sistem khilafah lantaran sudah memiliki kesepakatan untuk berdiri dalam bingkai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika.
“Kenapa Indonesia tidak boleh khilafah? Karena menyalahi kesepakatan dan kita tidak boleh menyalahi kesepaatsn karena jita punya kesepakatan tidak boleh menyalahi kesepakatan,†katanya.
Dia menyinggung mengenai munculnya ulama-ulama yang kerap keras memperjuangkan khilafah di Indonesia. Maruf menyampaikan Indonesia tidak bisa menganut sistem khilafah karena bertentangan dengan kesepakatan para pahlawan bangsa.
“Kalau ngebahas khilafah tidak boleh metenteng2 begitu, jadi kalau ada orang yang tanya kenapa khilafah itu ditolak? Saya bilang tidak ditolak tapi tertolak. Bedanya apa kalau ditolak itu bisa masuk kakau tertolak itu tidak bisa masuk karena kita sudah punya kesepakatan. Jadi kita ini dalam rangka hubbul waton minal imaan,†tandasnya.
