Penerbitan rekomendasi impor komoditas bawang putih harus dilakukan secara transparan. Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo harus mengurai rekomendasi impor produk hortikultura (RPIH) ke publik agar tidak disebut berpolitik.
Begitu kata pengamat Politik dari Universitas Pelita Harapan, Emrus Sihombing kepada wartawan, Sabtu (15/2).
Keterbukaan pada penerbitan RPIH untuk komoditas bawang putih dengan total volume 103.000 ton juga penting untuk meminimalisir dugaan diskriminasi atau pengistemewaan terhadap importir tertentu.
"Soal impor ini bukan rahasia negara. Kalau mau dibuka saja, termasuk nama komisaris di perusahaan itu, direksinya siapa saja," tegasnya.
Komisioner Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia (KPPU), Guntur Saragih turut mendorong transparansi ini. Dia tidak ingin pemerintah tidak diskriminatif pada importir bawang putih dengan mendahulukan pihak-pihak tertentu.
"Sudah seharusnya yang telah memenuhi persyaratan diberikan izin. Tidak perlu ada penahanan-penahanan dan prioritas kepada pihak-pihak tertentu," ujarnya.
RPIH bawang putih sudah diputuskan Kementan dan diserahkan pada Kementerian Perdagangan. Hal itu sebagaimana diutarakan Dirjen Holtikultura Kementan Prihasto Setyanto usai rapat dengar pendapat dengan Komisi IV DPR beberapa waktu lalu.
Senada itu, Sekretaris Ditjen Hortikultura Kementerian Pertanian, Liliek Srie Utami memastikan keluarnya RPIH 103 ribu ton bawang putih tidak dadakan. RPIH sudah diajukan importir sejak pertengahan 2019 lalu. Sementara prosesnya, sudah berjalan di Kementan sejak 15 November 2019.
"Jadi penerbitan RIPH ini bukan tiba-tiba, karena ada rapat koordinasi bersama Kementerian Perdagangan dan Kantor Staf Presiden juga," pungkasnya.
