Berita

Diskusi POLEMIK MNC/RMOL

Politik

Dana BOS Harusnya Untuk Siswa, Tapi Malah Nggak Jelas

SABTU, 15 FEBRUARI 2020 | 11:51 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Diubahnya skema Bantuan Operasional Sekolah (BOS) masih menjadi perbincangan hangat di masyarakat. Pasalnya, skema dana BOS sebelumnya berpotensi adanya dugaan praktek-praktek yang menyimpang.

Ketua PB PGRI Masa Bakti XXI Didi Suprijadi mengungkapkan, dana BOS yang seharusnya tepat sasaran untuk siswa, terkadang meleset.  Sebab, proses pencairan dana BOS melalui beberapa tahapan. Mulai dari Kemendikbud dialirkan ke Pemerintah Daerah (Pemda) selanjutnya baru sampai ke sekolah.

"Nah, ini harusnya kan siswa, ya. Tetapi sampai saat ini mungkin ya enggak jelas, terus terang aja enggak jelas!" kata Didi Suprijadi di sela-sela acara serial diskusi POLEMIK MNC Trijaya FM bertajuk 'Skema Dana BOS Kenapa Diubah?' di Ibis Hotel, Bilangan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (15/2).


Didi Suprijadi menambahkan, berdasarkan pengalaman dirinya selaku guru, dana BOS yang turun ke Pemda memang jumlahnya utuh. Hanya saja, ia menyebut kerap "dimainkan" oleh oknum tertentu.

"Ini pengalaman ya. Kalo turun ke Pemda memang judulnya sih, utuh ya, tapi kan diakal-akalin. Sudah turun, nah ada cashback," ungkap Pembina Federasi Guru dan Tenaga Honorer Swasta Indonesia ini.

Turut hadir sejumlah narasumber antara lain; Plt Kabiro Hubungan Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat Kemendikbud Ade Erlangga Masdiana, Anggota Komisi X Ledia Hanifa Amaliah, Pemerhati Pendidikan Asep Sapaat, Kasubdit Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik DJPK Kresnadi Prabowo Mukti.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

War Tiket Haji Untungkan Orang Kaya

Minggu, 12 April 2026 | 04:17

Paradoks Penegakan Hukum

Minggu, 12 April 2026 | 04:12

BPKH Pastikan Dana Haji Aman di Tengah Dinamika Global

Minggu, 12 April 2026 | 04:00

Kunjungi Rusia Jadi Sinyal RI Tak Mutlak Ikuti Garis Barat

Minggu, 12 April 2026 | 03:40

Anak Usaha BRI Respons Persaingan Bisnis Outsourching

Minggu, 12 April 2026 | 03:16

Ibadah Haji Bukan Nonton Konser!

Minggu, 12 April 2026 | 03:10

Lebaran Betawi Bukan Sekadar Seremoni Pasca-Idulfitri

Minggu, 12 April 2026 | 02:41

Wapres AS Tatap Muka Langsung dengan Delegasi Iran di Islamabad

Minggu, 12 April 2026 | 02:03

Petugas Terlibat Peredaran Narkoba di Rutan Bakal Dipecat

Minggu, 12 April 2026 | 02:00

Andre Rosiade: IKM akan Menjadi Mitra Konstruktif Pemda

Minggu, 12 April 2026 | 01:46

Selengkapnya