Berita

Sri Mulyani/RMOL

Politik

Punya Banyak Potensi, Sri Mulyani Optimis Pertumbuhan Ekonomi Jawa Tengah Naik Jadi 7 Persen

SABTU, 15 FEBRUARI 2020 | 03:19 WIB

Pemerintah pusat akan memberikan dukungan penuh untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah menjadi 7 persen.

Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani, mengaku optimis pertumbuhan di Jateng cepat terwujud karena memiliki banyak potensi yang dapat dikembangkan.

"Banyak keunggulan di Jawa Tengah yang dapat ditingkatkan, baik keunggulan komparatif maupun kompetitifnya," ujar Sri Mulyani dilansir dari Kantor Berita RMOL Jateng, Jumat (14/2).


"Industri manufaktur dan ekspor Jateng misalnya, itu lebih tinggi daripada nasional. Tentu ini modal awal yang sangat bagus," katanya menambahkan.

Pertumbuhan ekonomi Jateng, lanjut dia, selama ini juga selalu menjadi yang tertinggi secara nasional. Menurutnya, cita-cita meningkatkan pertumbuhan ekonomi menjadi 7 persen bukan perkara sulit.

Namun demikian, Sri Mulyani menilai industri dan ekspor Jateng yang tinggi akan menjadi tidak optimal dengan tingkat konsumsi masyarakat yang masih rendah.

"Padahal pertumbuhan ekonomi itu begitu bergantung pada tingkat konsumsi masyarakat. Apalagi Jateng, dimana 60 persen Produk Domestik Bruto (PDB) nya tergantung pada tingkat konsumsi masyarakat," terangnya.

Untuk itu, katanya, Pemprov Jateng harus berpikir kreatif dan inovatif untuk meningkatkan konsumsi masyarakat. Salah satu cara yang tepat adalah peningkatan sektor jasa dan pariwisata.

"Pariwisata Jateng sangat potensial untuk meningkatkan konsumsi masyarakat. Dengan pariwisata, maka konsumsi tidak hanya dari warga Jateng, tapi juga dari wisatawan," jelasnya.

Apalagi, lanjutnya, Jateng memiliki destinasi wisata unggulan nasional yakni Borobudur. Dengan pengelolaan yang baik, tentu hal itu akan semakin mempercepat dorongan pada pertumbuhan ekonomi.

"Jateng tidak perlu khawatir, karena kami pemerintah pusat akan mendukung secara penuh dengan segala kebijakan dari pusat. Jangan hanya mengandalkan APBD, sumber pendanaan lain dari APBN atau mekanisme lain seperti pola Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) serta obligasi harus dioptimalkan," tutupnya.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

KPK Panggil PNS dan Karyawan Swasta di Kasus Gratifikasi Mantan Sekjen MPR

Rabu, 01 Juli 2026 | 14:21

Kapolda Riau: Penghargaan Nugraha Sakanti Prestasi Seluruh Personel

Rabu, 01 Juli 2026 | 14:20

Mahfud MD Ajak Masyarakat Tetap Cintai Polri Seburuk Apa Pun Kinerjanya

Rabu, 01 Juli 2026 | 14:16

KPK Panggil Sejumlah Pejabat Imigrasi di Kasus Pemerasan Silmy Karim

Rabu, 01 Juli 2026 | 14:10

KPK Masih Periksa Bupati Kuansing Suhardiman Amby

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:48

Audit Dugaan Penyimpangan Impor Sianida PPI, KPK dan BPKP Didesak Turun Tangan

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:39

Komisi I DPR Ungkap Alasan Draf RUU KKS Belum Dibuka ke Publik

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:35

Bos Maktour yang Juga Mertua Dito Ariotedjo Dipanggil KPK

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:21

Masih Penyesuaian Sistem, Pajak Olshop di Marketplace Berlaku Mulai 1 Agustus

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:16

Prabowo Layak Dicontoh Bagi Siapa Pun yang Ingin Jadi Presiden

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:01

Selengkapnya