Berita

Rilis pengungkapan bisnis wisata seks halal/RMOL

Presisi

Polisi Buru WNA Lain Yang Terlibat Bisnis Wisata Seks 'Halal' Puncak

JUMAT, 14 FEBRUARI 2020 | 18:45 WIB | LAPORAN: IDHAM ANHARI

Pengungkapan kasus jasa wisata seks halal di kawasan Puncak, Bogor terus didalami Direktorat Tindak Pidana Umum (Ditipudum) Bareskrim Polri, termasuk dugaan keterlibatan warga negara asing (WNA).

Saat ini, empat penyedia jasa dan satu WNA pengguna jasa telah ditetapkan tersangka.

“Kami juga melakukan pengembangan untuk warga negara asing yang berwisata menuju ke Puncak dan mencari wanita untuk kawin kontrak atau booking out short time,” kata Dirtipidum Bareskrim Polri, Brigjen Ferdy Sambo di Bareskrim, Jakarta, Jumat (14/2).


Ia menjelaskan, wisata seks halal di Puncak ini telah menjadi bahan perbincangan dunia internasional lantaran sudah direportase media asing praktik prostitusi bermodus kawin kontak tersebut.

“Itu dibuat orang Prancis. Diceritakan dan didukung tulisan (berisi)  bagaimana orang Indonesia menjadi korban wisata seks halal ini. Ini sudah menjadi rahasia umum di sana, bahwa ada proses tindak pidana perdagangan orang,” papar mantan Koorspri Kapolri Tito Karnavian ini.

Ferdy menambahkan, pengungkapan tersebut belum komperhensif, hanya sebatas penegakan hukum di hilirnya saja. Oleh karenanya, butuh peran stakeholder untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat bahwa perilaku tersebut masuk tindak pidana.

“Kenapa menjadi bisnis? Karena ada supply dan demand. Dan ini dijadikan bisnis seks di sana,” pungkasnya.

Dalam transaksinya, para pelaku menawarkan paket untuk WNA dengan booking out atau pun dengan skema kawin kontrak.

Untuk shoort time jangka waktu 1-3 jam diberi tarif Rp 500-600 ribu. Sementara WNA yang ingin kawin kontrak dipatok Rp 5 juta dengan jangka waktu tiga hari dan Rp 10 juta untuk tujuh hari.

“Dari hasil transaksi itu, para mucikari memotong 40 persen,” demikian Ferdy.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Beda Keterangan soal Rp800 Juta: Hercules Sebut untuk Pergi ke LN dan Mediasi, KPK Ungkap Dugaan Uang Pengamanan

Kamis, 12 November 2026 | 10:12

UPDATE

Polda Metro Jelaskan Alasan Cakra Adi Ditangkap

Sabtu, 21 November 2026 | 12:25

Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Dicabut, PT RAPP Singgung Penyerapan Puluhan Ribu Tenaga Kerja

Sabtu, 21 November 2026 | 12:13

Legislator PAN Kirim Bantuan Sembako dan Selimut bagi Korban Banjir Agam

Sabtu, 21 November 2026 | 11:59

UMP Jawa Tengah 2027 Naik 14,10 Persen, Tertinggi dalam 10 Tahun

Sabtu, 21 November 2026 | 11:44

Produksi Mobil Nasional Tembus 1,1 Juta Unit, Penjualan Naik 20 Persen

Sabtu, 21 November 2026 | 11:28

Biaya Distribusi Gas Mahal, Industri RI Terancam Kehilangan Daya Saing

Sabtu, 21 November 2026 | 11:17

Buyback Emas Antam Anjlok Rp50.000, Satu Gram Dibanderol Rp2 Juta

Sabtu, 21 November 2026 | 10:58

DJP Kantongi Rp60,1 Triliun dari Setoran Pajak Digital hingga Oktober 2026

Sabtu, 21 November 2026 | 10:42

Lanjutkan Buyback, ELSA Siapkan Dana Rp84,5 Miliar untuk Jaga Stabilitas Saha

Sabtu, 21 November 2026 | 10:36

Pembentukan Tim Penjaringan Munas Perbakin 2026 Diduga Cacat Aturan

Sabtu, 21 November 2026 | 10:22

Selengkapnya