Profesor Dari Taiwan: WHO Lebih Banyak Berpolitik Daripada Urusi Kesehatan

Keputusan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) untuk tidak mengikutsertakan Taiwan memicu keprihatihan dunia kesehatan terhadap geopolitik di tengah krisis yang dipicu oleh virus corona baru, COVID-19.

Meski Taiwan berulang kali telah meminta diikutsertakan dalam WHO sebagai observer semata, namun China memiliki tekanan diplomatik yang kuat. Hal yang justru dianggap oleh dunia kesehatan merugikan.

Tidak diizinkannya Taiwan membuat risiko penularan penyakit semakin besar, meski Taiwan sendiri sudah memiliki alternatif cara untuk mendapatkan informasi.

Kendati begitu, isolasi politik yang diberlakukan oleh China terhadap Taiwan setidaknya telah menunjukkan bagaimana tidak perhatiannya negara tersebut pada kesehatan masyarakat.

"Saya pikir masalah WHO adalah lebih banyak politik daripada kebutuhan nyata," ujar seorang profesor politik internasional di Universitas Nasional Chengchi, Alex Chiang seperti dimuat AP, Jumat (14/2).

"Meskipun kita (Taiwan) tidak di WHO, kita masih bisa mendapatkan info ini (COVID-19) dari banyak tempat lain," lanjutnya.

Menurut Jurubicara Kementerian Luar Negeri Taiwan, Joanna Ou, keterlambatan dalam mendapatkan informasi terbaru tidak hanya berbahaya bagi Taiwan semata, tetapi juga komunitas internasional.

Pemerintah komunis China sendiri elah menggunakan kekuatan diplomatiknya agar Taiwan tidak bergabung dengan organisasi manapun. Pada 1971, ketika China bergabung dengan PBB, Taiwan didepak keluar.

Isolasi politik terhadap Taiwan semakin kuat ketika Presiden Tsai Ing-wen dari Demokrat mulai berkuasa di sana. Padahal hingga saat ini, Taiwan sudah memiliki 18 kasus positif COVID-19.

WHO berdalih, pihaknya telah memungkinkan Taiwan untuk mengakses informasi dan mengambil data mengenai COVID-19. Taiwan juga katanya telah diundang dalam sebuah forum untuk membahas wabah yang pertama kali ditemukan di Wuhan pada pekan ini.