Komisi III DPR RI mempertanyakan program deradikalisasi yang dicanangkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dalam setiap kasus-kasus terorisme.
Termasuk soal rencana pemulangan eks WNI yang bergabung dengan Islamic State Iraq and Syiria (ISIS). Khususnya anak-anak yang menjadi korban.
Wakil Ketua Komisi III DPR RI Desmond Junaidi Mahesa merasa heran dengan kasus terorisme yang ditangani BNPT dengan "deradikalisasi"-nya tersebut.
"Pertanyaannya, anak-anak korban kasus Surabaya, ada anak kecil korban. Anak itu dimana sekarang?
Lu tanya sama BNPT. Ini saya tidak bisa jawab," ujar Desmond Mahesa dengan mimik muka terheran.
"Anak-anak Poso dulu-dulunya bapaknya teroris dibilang oleh aparat kemanan dan dihukum. Nah, pembinaan terhadap orang-orang ini? BNPT yang bisa jawab, bukan saya," sambungnya.
Menurut Ketua DPP Partai Gerindra ini, mantan narapidana teroris (Napiter) yang semestinya dibina dengan program deradikalisasi oleh BNPT dan stakeholder terkait.
"Apakah mereka akan tobat? Akan baik? Atau masih mereka berbahaya? Saya susah mejawabnya. Karena hari ini kebenaran terhadap teroris itu sepihak," keluh aktivis '98 ini.
Lebih jauh, dia menilai terkait rencana pemerintah memulangkan anak-anak dari eks WNI tergabung ISIS ke tanah air perlu didukung. Sebab, anak-anak hanya menjadi korban pada kasus ini.
"Jadi, jangan membentengi sesuatu hal yang sebenarnya membunuh perasaan-perasaan kemanusiaan," demikian Desmond Mahesa.
Presiden Joko Widodo sebelumnya menegaskan bahwa pemerintah masih memberi peluang untuk yatim, yatim piatu, yang masih anak-anak di bawah 10 tahun kembali pulang.
"Tapi kita belum tahu apakah ada atau tidak ada. Semua akan terlihat setelah proses identifikasi dan verifikasi nantinya," tegas Jokowi pada Rabu (12/2).
