PKB: Harusnya Data Pemerintah Soal Kombatan ISIS Dari BIN Bukan CIA

Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD telah menyampaikan sikap pemerintah terkait rencana pemulangan eks Warga Negara Indonesia (WNI) kombatan Islamic State of Iraq and Suriah (ISIS) di Timur Tengah.

Sikap pemerintah adalah urung memulangkan 689 eks WNI yang terlibat Foreign Terorist Fighter (FTF). Data jumlah kombatan ISIS itu diketahui didapat Mahfud MD dari agen intelejen Amerika Serikat atau CIA.

Hal ini lah yang kemudian dipersoalkan oleh Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Yaqut C Qoumas atau akrab disapa Gus Yaqut.

"Data yang disampaikan pemerintah kemarin itu adalah data CIA. Ini menunjujan bagaimana negara ini tidak kredibel secara intelejen," kata Gus Yaqut dalam diskusi bertajuk 'Kombatan ISIS Tidak Dipulangkan, What's Next?', di Kantor DPP PKB, Jalan Raden Saleh, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (12/2).

Secara formal, diungkapkan Gus Yaqut, PKB setuju dengan pemerintah yang tidak jadi memulangkan kombatan ISIS. Hanya saja, ia mengaku curiga dengan data yang disampaikan Mahfud MD, yang berasal dari CIA.

"Harusnya Menko Polhukam ngomong menurut data BIN atau BAIS, kok yang disebut data CIA. Jadi mencurigakan menurut saya," tambah Anggota DPR RI Komisi II ini.

Adapun sebelumnya, Mahfud MD menyampaikan sikap ini usai melangsungkan rapat terbatas bersama Presiden Joko Widodo di Istana Bogor, Selasa kemarin (11/2). Saat itu ia memastikan bahwa rencana pemulangan Kombatan ISIS di Penampungan Kamp Syria tidak dilakukan.

Keputusan itu diambil melalui beberapa pertimbangan, salah satunya adalah potensi ancaman keamanan negara dan juga masyarakat di kemudian hari.

Dalam kesempatan itu, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu menjabarkan jumlah kombatan ISIS yang terdeteksi sebagai militer perang, atau yang disebut Foreign Terorist Fighter (FTF).

Yang mana Mahfud mengutip data Central Intelegence Agency (CIA) Amerika Serikat, bahwa terdapat 689 WNI terlibat sebagai FTF.