Berita

Rizal Ramli/Repro

Politik

Rizal Ramli Usulkan Parpol Dibiayai Pemerintah, Begini Syarat-syaratnya

RABU, 12 FEBRUARI 2020 | 15:24 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Korupsi yang masih terus merajalela di sendi-sendi kehidupan bangsa Indonesia, disebut Rizal Ramli sebagai akibat masih maraknya money politic. Biaya politik yang mahal membuat korupsi masih sulit diberantas secara tuntas.

"Yang hancurkan kita semua adalah money politic. Karena untuk menjadi bupati butuh Rp 10-50 miliar, untuk gubernur butuh sekian miliar. The whole system, the mother of corruption di Indonesia, I am sorry to say, adalah politik," tegas Rizal Ramli saat berbicara di acara Indonesia Lawyers Club, Selasa malam (11/2).

Karena itu, mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman di periode pertama Presiden Joko Widodo ini pun mengusulkan partai politik yang ada dibiayai oleh pemerintah.


Karena hal tersebut pun sudah jamak dilakukan di negara-negara Eropa, Australia, juga Selandia Baru.

RR, sapaan akrabnya, mengestimasi pemerintah hanya butuh dana Rp 6 triliun per tahun untuk membiayai partai-partai politik ini. Angka ini jauh lebih rendah dibanding uang yang dikemplang parpol, yang diperkirakan RR mencapai 50-70 triliun rupiah.

"Kita ubah criminal democracy ini menjadi demokrasi yang amanah dan good governance. Sehingga orang-orang baik, orang-orang bagus bisa masuk ke dalam sistem. Menghasilkan the best governance," lanjut mantan Menteri Keuangan Indonesia di era Presiden Abdurrahman Wahid ini.

Namun demikian, ada syarat yang harus dipenuhi oleh parpol sebelum mendapat bantuan dari pemerintah. Syarat ini harus dipenuhi agar parpol tak lagi dikelola  seperti mengatur keluarga.

"Kita teriak demokrasi tapi parpol tidak di-run secara demokrasi. Jadi kalau dibiayai negara, syaratnya parpol harus ganti AD/ART dan harus ada demokrasi internal. Sehingga siapa pun masuk PDIP bisa jadi ketua umum, masuk Demokrat bisa jadi ketua umum, atau Gerindra misalnya," tegas dia.

Jika hal tersebut bisa dilakukan, maka money politic bisa ditekan dengan kuat. Namun, jika masih bertahan dengan kondisi yang ada saat ini, jangan harap Indonesia bisa berubah menjadi lebih baik.

"Selama money politic mendominasi politik Indonesia, nggak usah mimpi deh yang aneh-aneh," tandas RR.

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Atap Terminal 3 Ambruk, Penerbangan di Bandara Soekarno-Hatta Dialihkan

Senin, 06 April 2026 | 16:10

UPDATE

Kasum TNI Buka Rakernas Taekwondo Indonesia 2026

Jumat, 17 April 2026 | 03:56

Gubernur Luthfi Ajak Kadin Berantas Kemiskinan Ekstrem di Jateng

Jumat, 17 April 2026 | 03:42

Halalbihalal dan Syal Palestina

Jumat, 17 April 2026 | 03:21

Soenarko Minta Prabowo Jangan Diam soal Kasus Ijazah Jokowi

Jumat, 17 April 2026 | 02:59

BGN Minta Pemprov Sulteng Gandeng Influencer Lokal Tangkal Hoax MBG

Jumat, 17 April 2026 | 02:49

Prabowo Jangan Lagi Pakai Orang Jokowi Buntut Penangkapan Ketua Ombudsman

Jumat, 17 April 2026 | 02:24

Penyidik Kejati Angkut Sejumlah Berkas Usai Geledah Kantor Dinas ESDM Jatim

Jumat, 17 April 2026 | 01:59

Aktivis dan Purnawirawan TNI Gelar Aksi di DPR soal Kasus Ijazah Jokowi

Jumat, 17 April 2026 | 01:45

Purbaya Anggap Santai Peringatan S&P: Defisit Kita Masih Terkendali

Jumat, 17 April 2026 | 01:25

Anak TK Pun Tidak Percaya Motif Pelaku Penyiraman Air Keras ke Andrie Yunus

Jumat, 17 April 2026 | 00:59

Selengkapnya