Berita

Rizal Ramli/Repro

Politik

Rizal Ramli Usulkan Parpol Dibiayai Pemerintah, Begini Syarat-syaratnya

RABU, 12 FEBRUARI 2020 | 15:24 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Korupsi yang masih terus merajalela di sendi-sendi kehidupan bangsa Indonesia, disebut Rizal Ramli sebagai akibat masih maraknya money politic. Biaya politik yang mahal membuat korupsi masih sulit diberantas secara tuntas.

"Yang hancurkan kita semua adalah money politic. Karena untuk menjadi bupati butuh Rp 10-50 miliar, untuk gubernur butuh sekian miliar. The whole system, the mother of corruption di Indonesia, I am sorry to say, adalah politik," tegas Rizal Ramli saat berbicara di acara Indonesia Lawyers Club, Selasa malam (11/2).

Karena itu, mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman di periode pertama Presiden Joko Widodo ini pun mengusulkan partai politik yang ada dibiayai oleh pemerintah.


Karena hal tersebut pun sudah jamak dilakukan di negara-negara Eropa, Australia, juga Selandia Baru.

RR, sapaan akrabnya, mengestimasi pemerintah hanya butuh dana Rp 6 triliun per tahun untuk membiayai partai-partai politik ini. Angka ini jauh lebih rendah dibanding uang yang dikemplang parpol, yang diperkirakan RR mencapai 50-70 triliun rupiah.

"Kita ubah criminal democracy ini menjadi demokrasi yang amanah dan good governance. Sehingga orang-orang baik, orang-orang bagus bisa masuk ke dalam sistem. Menghasilkan the best governance," lanjut mantan Menteri Keuangan Indonesia di era Presiden Abdurrahman Wahid ini.

Namun demikian, ada syarat yang harus dipenuhi oleh parpol sebelum mendapat bantuan dari pemerintah. Syarat ini harus dipenuhi agar parpol tak lagi dikelola  seperti mengatur keluarga.

"Kita teriak demokrasi tapi parpol tidak di-run secara demokrasi. Jadi kalau dibiayai negara, syaratnya parpol harus ganti AD/ART dan harus ada demokrasi internal. Sehingga siapa pun masuk PDIP bisa jadi ketua umum, masuk Demokrat bisa jadi ketua umum, atau Gerindra misalnya," tegas dia.

Jika hal tersebut bisa dilakukan, maka money politic bisa ditekan dengan kuat. Namun, jika masih bertahan dengan kondisi yang ada saat ini, jangan harap Indonesia bisa berubah menjadi lebih baik.

"Selama money politic mendominasi politik Indonesia, nggak usah mimpi deh yang aneh-aneh," tandas RR.

Populer

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:21

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Selasa, 09 Desember 2025 | 21:58

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

OTT Beruntun! Giliran Jaksa di Bekasi Ditangkap KPK

Kamis, 18 Desember 2025 | 20:29

Ini Susunan Lengkap Direksi dan Komisaris bank bjb

Selasa, 09 Desember 2025 | 17:12

UPDATE

Tiga Jaksa di Banten Diberhentikan Usai jadi Tersangka Dugaan Pemerasan

Sabtu, 20 Desember 2025 | 05:59

Bakamla Kukuhkan Pengawak HSC 32-05 Tingkatkan Keamanan Maritim

Sabtu, 20 Desember 2025 | 05:45

Ketum HAPPI: Tata Kelola Sempadan Harus Pantai Kuat dan Berkeadilan

Sabtu, 20 Desember 2025 | 05:05

11 Pejabat Baru Pemprov DKI Dituntut Bekerja Cepat

Sabtu, 20 Desember 2025 | 04:51

Koperasi dan Sistem Ekonomi Alternatif

Sabtu, 20 Desember 2025 | 04:24

KN Pulau Dana-323 Bawa 92,2 Ton Bantuan ke Sumatera

Sabtu, 20 Desember 2025 | 03:50

Mutu Pangan SPPG Wongkaditi Barat Jawab Keraguan Publik

Sabtu, 20 Desember 2025 | 03:25

Korban Bencana yang Ogah Tinggal di Huntara Bakal Dikasih Duit Segini

Sabtu, 20 Desember 2025 | 02:59

Relawan Pertamina Jemput Bola

Sabtu, 20 Desember 2025 | 02:42

Pramono dan Bang Doel Doakan Persija Kembali Juara

Sabtu, 20 Desember 2025 | 02:25

Selengkapnya