Berita

Ilustrasi/Net

Politik

NasDem: Walaupun Tidak Ada Pemulangan Simpatisan ISIS, Bukan Berarti Pekerjaan Selesai

RABU, 12 FEBRUARI 2020 | 08:55 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

NasDem menegaskan sebutan yang tepat adalah ‘eks WNI yang masih ISIS’. Ia menilai hukuman bagi orang yang terpapar ideologi ISIS adalah menjadi stateless atau tidak bernegara.

“Bahwasanya ketika orang yang kemudian terpanggil atau terpapar ideologi ISIS, maka kemudian ini hukumannya. Bahwasanya mereka akan stateless," ujar Ketua DPP NasDem Willy Aditya kepada media di gedung parlemen, Selasa (11/2).

Persoalan simpatisan ISIS mestinya juga diselesaikan melalui mekanisme internasional, menurutnya.

"Biarkan kemudian menjadi mekanisme internasional, baik itu UNHCR dan beberapa negara-negara yang mengurusi itu. Kan sekarang ada yang sudah diadili oleh Irak sendiri, oleh Turki sendiri. Mereka menjadi penjahat perang ya yang diadili di negara tempat mereka membikin kerusuhan," terang Willy.

Ia juga berharap program deradikalisme terus berjalan. Walaupun tidak ada pemulangan simpatisan ISIS, bukan berarti pekerjaan selesai, menurutnya, justru peristiwa ini harus dijadikan monentum untuk melakukan kontrapropaganda oleh pemerintah terhadap orang-orang yang di dalam yang kemudian tidak terpapar atau tidak termakan oleh propaganda ISIS itu sendiri.

Pemerintah melalui hasil rapat yang telah diumumkan presiden, memutuskan tidak akan memulangkan kombatan ISIS atau yang terlibat jaringan teroris lainnya di luar negeri.

"Pemerintah tidak ada rencana memulangkan teroris. Tidak akan memulangkan FTF (foreign terrorist fighter) ke Indonesia," kata Menko Polhukam Mahfud Md di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Selasa (11/2).

Populer

Pendapatan Telkom Rp9 T dari "Telepon Tidur" Patut Dicurigai

Rabu, 24 April 2024 | 02:12

Polemik Jam Buka Toko Kelontong Madura di Bali

Sabtu, 27 April 2024 | 17:17

Pj Gubernur Ingin Sumedang Kembali jadi Paradijs van Java

Selasa, 23 April 2024 | 12:42

Jurus Anies dan Prabowo Mengunci Kelicikan Jokowi

Rabu, 24 April 2024 | 19:46

Tim Hukum PDIP Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda

Selasa, 23 April 2024 | 19:52

Pj Gubernur Jabar Minta Pemkab Garut Perbaiki Rumah Rusak Terdampak Gempa

Senin, 29 April 2024 | 01:56

Bey Pastikan Kesiapan Pelaksanaan Haji Jawa Barat

Rabu, 01 Mei 2024 | 08:43

UPDATE

Hadiri Halal Bihalal Ansor, Kapolda Jateng Tegaskan Punya Darah NU

Jumat, 03 Mei 2024 | 06:19

Bursa Bacalon Wali Kota Palembang Diramaikan Pengusaha Cantik

Jumat, 03 Mei 2024 | 06:04

KPU Medan Tunda Penetapan Calon Terpilih Pileg 2024

Jumat, 03 Mei 2024 | 05:50

Pensiunan PNS di Lubuklinggau Bingung Statusnya Berubah jadi Warga Negara Malaysia

Jumat, 03 Mei 2024 | 05:35

Partai KIM di Kota Bogor Kembali Rapatkan Barisan Jelang Pilkada

Jumat, 03 Mei 2024 | 05:17

PAN Jaring 17 Kandidat Bakal Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bengkulu

Jumat, 03 Mei 2024 | 04:58

Benny Raharjo Tegaskan Golkar Utamakan Kader untuk Pilkada Lamsel

Jumat, 03 Mei 2024 | 04:41

Pria di Aceh Nekat Langsir 300 Kg Ganja Demi Upah Rp50 Ribu

Jumat, 03 Mei 2024 | 04:21

Alasan Gerindra Pagar Alam Tak Buka Pendaftaran Bacawako

Jumat, 03 Mei 2024 | 03:57

KPU Tubaba Tegaskan Caleg Terpilih Tidak Dilantik Tanpa Serahkan LHKPN

Jumat, 03 Mei 2024 | 03:26

Selengkapnya