Berita

JIwasraya/Net

Politik

Pembentukkan Pansus Dianggap Bikin Gaduh, Demokrat Sindir Wakil Ketua MPR Tidak Paham Konstitusi

RABU, 12 FEBRUARI 2020 | 06:06 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Pembentukan panitia khusus (Pansus) kasus Jiwasraya masih menjadi perdebatan. Meskipun saat ini telah terbentuk panitia kerja (panja), rupanya Partai Demokrat tetap menginginkan adanya pansus JIwasraya. Namun, Wakil Ketua MPR Arsul Sani menganggap pembentukan Pansus Jiwasraya hanya akan menimbulkan kegaduhan politik.

Atas pernyataan tersebut, Ketua DPP Partai Demokrat Irwan menyayangkan anggapan Arsul Sani itu.

"Sangat disayangkan, apalagi sekelas wakil ketua MPR yang mengatakan Pansus hanya akan buat gaduh," ujar Irwan di komplek Parlemen, Jakarta, Selasa (11/2).

Irwan menegaskan mestinya Arsul Sani tidak perlu khawatir. Justru pembentukan Pansus Jiwasraya memperlihatkan keseriusan anggota DPR untuk berpatisipasi mengungkap persoalan perusahaan asuransi pelat merah itu.

"Dia tidak memahami secara konstitusi, fungsi anggota DPR itu sendiri," singgung Irwan.

Irwan mendesak pembentukkan pansus Jiwasraya sebaiknya dilakukan sesegera mungkin tanpa mengulur waktu. Ia menginginkan, anggota Komisi V DPR segera memproses usulan Demokrat dan PKS, sebab syarat-syaratnya sudah terpenuhi.

"Ada Rp 16 triliun kerugian, ada penyelewengan di situ," ujar Irwan.

Sebelumnya, Arsul Sani  mengatakan, partai koalisi pemerintah telah sepakat agar kasus Jiwasraya disikapi dengan pembentukan panitia kerja (panja). Jika pendekatan permasalahan atau penangananya dengan pansus, khawatir akan memuncul kegaduhan politik itu sendiri.

Panja Jiwasraya resmi dibentuk pada 4 Februari lalu oleh Komisi III DPR RI. Panja Jiwasraya berisi 32 anggota yang tediri dari 27 anggota plus lima pimpinan Komisi III DPR.

Wakil Ketua DPR RI Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Korpolhukam) Azis Syamsuddin mengatakan, ketika panitia kerja (Panja) Jiwasraya telah terbentuk, maka semestinya pembentukkan panitia khusus (pansus) menunggu panja selesai bekerja.

Hal ini dinilainya agar tak ada tumpang tindih penanganan masalah.

"Secara mekanisme, sebenarnya tidak boleh ya terjadi tumpang tindih penanganan masalah. Seperti sekarang ini ada usulan pembentukan Pansus, ketika Panja juga masih sedang bekerja," kata Azis, di Jakarta, Minggu (9/2) lalu.

Populer

Polemik Jam Buka Toko Kelontong Madura di Bali

Sabtu, 27 April 2024 | 17:17

Kaki Kanan Aktor Senior Dorman Borisman Dikubur di Halaman Rumah

Kamis, 02 Mei 2024 | 13:53

Bey Pastikan Kesiapan Pelaksanaan Haji Jawa Barat

Rabu, 01 Mei 2024 | 08:43

Bocah Open BO Jadi Eksperimen

Sabtu, 27 April 2024 | 14:54

Pj Gubernur Jabar Minta Pemkab Garut Perbaiki Rumah Rusak Terdampak Gempa

Senin, 29 April 2024 | 01:56

Pj Gubernur Jabar Ingin Persiapan Penyelenggaraan Ibadah Haji Sempurna

Kamis, 02 Mei 2024 | 03:58

Telkom Buka Suara Soal Tagihan ‘Telepon Tidur’ Rp9 Triliun Pertahun

Kamis, 25 April 2024 | 21:18

UPDATE

Misi Dagang ke Maroko Catatkan Transaksi Potensial Rp276 Miliar

Minggu, 05 Mei 2024 | 09:51

Zita Anjani Bagi-bagi #KopiuntukPalestina di CFD Jakarta

Minggu, 05 Mei 2024 | 09:41

Bapanas: Perlu Mental Berdikari agar Produk Dalam Negeri Dapat Ditingkatkan

Minggu, 05 Mei 2024 | 09:33

Sadiq Khan dari Partai Buruh Terpilih Kembali Jadi Walikota London

Minggu, 05 Mei 2024 | 09:22

Studi Privat Dua Hari di Taipei, Perdalam Teknologi Kecantikan Terbaru

Minggu, 05 Mei 2024 | 09:14

Kekuasaan Terlalu Besar Cenderung Disalahgunakan

Minggu, 05 Mei 2024 | 09:09

Demi Demokrasi Sehat, PKS Jangan Gabung Prabowo-Gibran

Minggu, 05 Mei 2024 | 09:04

Demonstran Pro-Palestina Lakukan Protes di Acara Wisuda Universitas Michigan

Minggu, 05 Mei 2024 | 08:57

Presidential Club Patut Diapresiasi

Minggu, 05 Mei 2024 | 08:37

PKS Tertarik Bedah Ide Prabowo Bentuk Klub Presiden

Minggu, 05 Mei 2024 | 08:11

Selengkapnya