Berita

JIwasraya/Net

Politik

Pembentukkan Pansus Dianggap Bikin Gaduh, Demokrat Sindir Wakil Ketua MPR Tidak Paham Konstitusi

RABU, 12 FEBRUARI 2020 | 06:06 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Pembentukan panitia khusus (Pansus) kasus Jiwasraya masih menjadi perdebatan. Meskipun saat ini telah terbentuk panitia kerja (panja), rupanya Partai Demokrat tetap menginginkan adanya pansus JIwasraya. Namun, Wakil Ketua MPR Arsul Sani menganggap pembentukan Pansus Jiwasraya hanya akan menimbulkan kegaduhan politik.

Atas pernyataan tersebut, Ketua DPP Partai Demokrat Irwan menyayangkan anggapan Arsul Sani itu.

"Sangat disayangkan, apalagi sekelas wakil ketua MPR yang mengatakan Pansus hanya akan buat gaduh," ujar Irwan di komplek Parlemen, Jakarta, Selasa (11/2).

Irwan menegaskan mestinya Arsul Sani tidak perlu khawatir. Justru pembentukan Pansus Jiwasraya memperlihatkan keseriusan anggota DPR untuk berpatisipasi mengungkap persoalan perusahaan asuransi pelat merah itu.

"Dia tidak memahami secara konstitusi, fungsi anggota DPR itu sendiri," singgung Irwan.

Irwan mendesak pembentukkan pansus Jiwasraya sebaiknya dilakukan sesegera mungkin tanpa mengulur waktu. Ia menginginkan, anggota Komisi V DPR segera memproses usulan Demokrat dan PKS, sebab syarat-syaratnya sudah terpenuhi.

"Ada Rp 16 triliun kerugian, ada penyelewengan di situ," ujar Irwan.

Sebelumnya, Arsul Sani  mengatakan, partai koalisi pemerintah telah sepakat agar kasus Jiwasraya disikapi dengan pembentukan panitia kerja (panja). Jika pendekatan permasalahan atau penangananya dengan pansus, khawatir akan memuncul kegaduhan politik itu sendiri.

Panja Jiwasraya resmi dibentuk pada 4 Februari lalu oleh Komisi III DPR RI. Panja Jiwasraya berisi 32 anggota yang tediri dari 27 anggota plus lima pimpinan Komisi III DPR.

Wakil Ketua DPR RI Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Korpolhukam) Azis Syamsuddin mengatakan, ketika panitia kerja (Panja) Jiwasraya telah terbentuk, maka semestinya pembentukkan panitia khusus (pansus) menunggu panja selesai bekerja.

Hal ini dinilainya agar tak ada tumpang tindih penanganan masalah.

"Secara mekanisme, sebenarnya tidak boleh ya terjadi tumpang tindih penanganan masalah. Seperti sekarang ini ada usulan pembentukan Pansus, ketika Panja juga masih sedang bekerja," kata Azis, di Jakarta, Minggu (9/2) lalu.

Populer

Bangun PIK 2, ASG Setor Pajak 50 Triliun dan Serap 200 Ribu Tenaga Kerja

Senin, 27 Januari 2025 | 02:16

Gara-gara Tertawa di Samping Gus Miftah, KH Usman Ali Kehilangan 40 Job Ceramah

Minggu, 26 Januari 2025 | 10:03

Viral, Kurs Dolar Anjlok ke Rp8.170, Prabowo Effect?

Sabtu, 01 Februari 2025 | 18:05

Besar Kemungkinan Bahlil Diperintah Jokowi Larang Pengecer Jual LPG 3 Kg

Selasa, 04 Februari 2025 | 15:41

Prabowo Harus Ganti Bahlil hingga Satryo Brodjonegoro

Minggu, 26 Januari 2025 | 09:14

Prabowo Harus Pecat Bahlil Imbas Bikin Gaduh LPG 3 Kg

Senin, 03 Februari 2025 | 15:45

Bahlil Gembosi Wibawa Prabowo Lewat Kebijakan LPG

Senin, 03 Februari 2025 | 13:49

UPDATE

Cuma Rebut 1 Gelar dari 4 Turnamen, Ini Catatan PBSI

Rabu, 05 Februari 2025 | 13:37

Anggaran Dipangkas Belasan Triliun, Menag: Jangan Takut!

Rabu, 05 Februari 2025 | 13:31

Ekonomi Indonesia Tumbuh 5,03 Persen Sepanjang 2024

Rabu, 05 Februari 2025 | 13:23

Aset Raib ID Food Ancam Asta Cita Prabowo

Rabu, 05 Februari 2025 | 13:13

Persoalkan Penetapan Tersangka, Tim Hukum Hasto Ungkap Sprindik Bocor

Rabu, 05 Februari 2025 | 13:10

Setelah Identifikasi, Jasa Raharja Pastikan Salurkan Santunan Kecelakaan GTO Ciawi

Rabu, 05 Februari 2025 | 12:59

Truk Pengangkut Galon Kecelakaan, Saham Induk Aqua Anjlok Merosot 1,65 Persen

Rabu, 05 Februari 2025 | 12:57

Komisi V DPR Minta Polisi Investigasi Perusahaan Aqua

Rabu, 05 Februari 2025 | 12:51

Partai Buruh Geruduk Kantor Bahlil Protes LPG 3 Kg Langka

Rabu, 05 Februari 2025 | 12:41

DPR Siap Bikin Panja Imbas Laka Maut Truk Galon Aqua

Rabu, 05 Februari 2025 | 12:30

Selengkapnya