Berita

Gibran Rakabuming Raka saat bersama Sekjen PDIP Hasto dan Puan Maharani/Istimewa

Politik

Salahi Sistem Kaderisasi, Gibran Seharusnya Tak Dapat Rekomendasi PDIP Maju Pilwakot Solo

RABU, 12 FEBRUARI 2020 | 05:48 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Langkah putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka maju di pemilihan walikota (Pilwakot) Solo sepertinya semakin mulus.

Sejauh ini Partai Golkar dan Partai Gerindra memberikan sinyal politik mendukung Gibran bertarung merebut kursi Walikota Solo.

Meski demikian Gibran tetap mengikuti proses uji kelayakan dan kepatutan di DPP PDI Perjuangan Senin (10/2).


Direktur Paramadina Public Policy Institute (PPPI), AHmad Khoirul Umam menyatakan kalau partai berlambang kepala banteng moncong putih itu pragmatis nantinya suami Selvi Ananda itu akan mendapatkan rekomendasi.

Umam menyebutkan, Jika PDIP menjalankan sitem kaderisasi dengan ketat maka otomatis Gibran akan tidak mendapatkan Rekomendasi.

Alasannya, kata Umam, Gibran belum berkontribusi terhadapa partai besuan Megawati itu jadi salah stau alasan Gibran seharusnya tidak mendapatkan tiket rekomendasi.

"Kehadiran Gibran ini menyalahi sistem kaderisasi, dia belum pernah berkontribusi apapun terhadap PDIP selaku kader, kalau dia dapat karpet merah, itu membuktikan struktur mesin politik PDIP dikendalikan oleh patrimonialisme dan hegemoni elite partai yang berkarakter tidak demokratis," demikian kata Umam kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa malam (11/2).

Gibran sebelum menjalani uji kelayakan dan kepatutan tampak sowan ke Walikota Solo Fransiskus Xaverius Hadi Rudyatmo. Ketua DPP PDIP, Puan Maharani juga menyebutkan bahwa Gibran mengkitui mekanisme pencalonan yang ada di PDIP.

Gibran sendiri usai mengaku dirinya akan tetap setia terhadap PDIP apabila nantinya ia gagal mendapatkan tiket rekomendasi untuk diusung sebagai calon walikota Solo.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

Menhan Sjafrie-Dubes Maroko Bahas Penguatan Kerja Sama Pertahanan Indonesia

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:11

Kompensasi Uang Bau TPST Bantar Gebang Molor

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:01

DJP: Sistem Sudah Siap Pungut Pajak Pedagang Online Mulai 1 Juli

Rabu, 01 Juli 2026 | 03:25

GMNI Dorong Efisiensi APBN Berorientasi Kesejahteraan

Rabu, 01 Juli 2026 | 03:12

CBA Ancam Laporkan KPK ke Dewas soal Suap Impor Bea Cukai

Rabu, 01 Juli 2026 | 03:00

Der Panzer Rontok, Bangsa yang Pernah Hampir Punah Justru Melaju

Rabu, 01 Juli 2026 | 02:34

Erling Haaland Bawa Norwegia Tantang Brasil

Rabu, 01 Juli 2026 | 02:22

Ini Alasan Upacara Hari Bhayangkara Digelar di Satlat Brimob Polri Cikeas

Rabu, 01 Juli 2026 | 02:00

Sanksi Partai Tak Bisa Gantikan Proses Hukum Kasus Dokter Icha

Rabu, 01 Juli 2026 | 01:41

Selengkapnya