Rencana pemulangan eks WNI simpatisan ISIS harus dipikirkan secara matang dan penuh kehati-hatian.
Ketua Fraksi PKS, Jazuli Juwaini mengatakan, persoalan tersebut bukan perkara sederhana lantaran menyangkut orang-orang yang sejak awal memilih keluar dari Indonesia.
"Permasalahan ini perlu dikaji secara hati-hati, cermat, dan terukur. Jangan sampai dampak negatif justru menimpa negara kita akibat penyebaran paham mereka di tanah air," kata Jazuli dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi, Senin (10/2).
Pemerintah, kata Jazuli, harus benar-benar memastikan mereka yang terpapar dan menjadi kombatan ISIS tunduk kepada Pancasila dan UUD 1945.
"Kalau mereka tidak mau taat dan tunduk pada Pancasila, UUD 1945, serta semua aturan yang berlaku atau istilahnya menolak NKRI, itu pilihan mereka apakah menjadi
stateless atau apapun namanya. Apalagi dikabarkan ada yang merobek paspor dan bahkan menyatakan perang dan permusuhan kepada Indonesia," lanjutnya.
Ia pun mengingatkan kepada seluruh anggota Fraksi PKS agar berhati-hati membuat pernyataan dan tidak menganggap remeh eks anggota dan simpatisan ISIS. Anggota Komisi I DPR ini menilai, penyelesaian permasalah eks anggota ISIS tidak hanya menjadi masalah Indonesia, namun membutuhkan intervensi komunitas internasional melalui PBB.
"ISIS sudah menjadi ancaman keamanan internasional, sementara anggota ISIS berasal dari berbagai negara. Maka, PBB harus turun tangan melakukan deteksi, identifikasi dan karantina (isolasi) serta menyelenggarakan program deradikalisasi agar jangan sampai menyebarkan virus ISIS-nya ke negara masing-masing," ungkapnya.
Di sisi lain, Indonesia memiliki kewajiban melindungi kedaulatan dan keselamatan warga negara dari ancaman paham yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. Oleh karenanya, negara harus mampu memilih skala prioritas WNI yang harus dijaga dan diselamatkan.
Profiling menjadi penting untuk menyaring mana yang benar-benar terlibat dan mana yang menjadi korban.
"Posisi kita harus jelas membedakan antara WNI yang terjebak di Suriah dan menjadi korban. Apakah sebagai pelajar, tenaga kerja, atau anak-anak yang tidak tahu-menahu motif orang tuanya. Ini wajib kita selamatkan," tandasnya.
