Minimalkan Kesalahpahaman, Legislator Minta Kementerian Agama Benahi Sistem Kehumasan

Kementerian Agama, diakui pihak DPR RI, sebagai kementerian yang paling banyak disorot sejak awal disusun oleh Presiden Joko Widodo.

Anggota Komisi VIII DPR, Iip Miftahul Choiry menilai hal itu sebagai konsekuensi dari kondisi politik dan hukum yang terjadi sebelumnya. Sehingga wajar jika Kementerian Agama menjadi perhatian.

“Ada harapan terhadap Kementerian Agama untuk lebih baik lagi, khususnya kepada Pak Fachrul Razi sebagai Menteri Agama, agar bisa memperbaiki Kementerian Agama,” ucap Iip Miftahul Choiry, dalam keterangannya, Senin (10/2).

Anggota DPR dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP) itu mengaku pernah mengingatkan dan memberi masukan kepada Menag Fachrul Razi agar lebih menyaring pernyataan-pernyataan yang dapat memunculkan kontroversi di masyarakat.

Namun, kata Iip Miftahul Choiry, Menteri Agama pernah mengklarifikasi dan menjelaskan kepada DPR terkait pernyataan yang memicu kontroversi. Seperti polemik celana cingkrang dan cadar.

“Dalam rapat dengan Komisi VIII, kami pernah minta penjelasan kepada Menteri Agama terkait pernyataannya yang kontroversial, seperti soal celana cingkrang dan cadar. Ternyata pernyataan yang sampai ke publik, menurut pengakuan Menag, tidak utuh. Di hadapan Komisi VIII, Menteri Agama pun memberikan penjelasan utuh. Clear,” tuturnya.

Atas dasar itu, Iip Miftahul Choiry memberi masukan agar Fachrul Razi membenahi sistem kehumasan di Kementerian Agama. Sehingga mampu lebih menunjang kinerja Menteri Agama menjadi lebih baik lagi. Terutama dalam menyampaikan informasi kepada publik secara tepat dan jelas.

“Termasuk urusan menyampaikan informasi melalui media. Fungsi kehumasan di Kementerian Agama harus diperkuat lagi. Ini penting karena selama ini banyak statement Menteri Agama di media yang ternyata salah diartikan. Sehingga jadi kontroversi dan bisa jadi bumerang buat pemerintah,” demikian Iip Miftahul Choiry.